Sebut Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN Pendukung Khilafah
Pernyataan kontroversial Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat membuat berang pengurus dan simpatisan empat partai politik. Pascapenyebutan Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan PAN sebagai pendukung khilafah, Victor harus segera berurusan dengan aparat kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan, demi mempertanggungjawabkan ucapannya.
Kemarin (4/8) secara serentak, Gerindra dan PAN melaporkan Victor atas dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap suatu golongan.
Ditemui di Kantor Bareskrim kemarin, Ketua Hubungan Industrial dan Jaminan Kerja DPP Gerindra Iwan Sumule menuturkan, melaporkan Victor yang dalam video di sebuah acara di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut Gerindra pendukung ekstrimis yang menginginkan negara Khilafah.
“Sekaligus terdapat provokasi terhadap masyarakat berupa ajakan membunuh; kalau kita tidak membunuh duluan, kita yang dibunuh. Semua itu terdapat dalam video yang telah saya serahkan ke Bareskrim,” terangnya.
Saat ditanya apakah laporan ini merupakan respons adanya laporan PDIP yang melaporkan anggota Gerindra, dia mengatakan bahwa konteks masalah keduanya berbeda. “Ini tidak ada hubungannya,” ujarnya.
Sementara Wakil Sekjend DPP PAN bidang hukum dan HAM Surya I Wahyu menjelaskan, PAN juga melaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaraan nama baik. Sebab, PAN juga disebut sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok ekstrem yang ingin mendirikan negara khilafah. “Laporan ini berkasnya berbeda dengan yang Gerindra,” urainya.
Tidak hanya laporan polisi, rencananya PAN juga akan melaporkan Victor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). “Proses hukum biar berjalan dan etika profesi di DPR juga lanjut,” jelasnya. Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto merespons adanya laporan dari partai tersebut.
Menurutnya, laporan dari partai itu tentu harus diterima dan kemudian dikaji. “Akan dilihat, kejadiannya seperti apa, di mana dan kapan,” tuturnya.
Setelah itu, akan ditindaklanjuti dengan memastikan apakah ada pidananya atau tidak dalam masalah yang dilaporkan. “Bila memang ada pidananya, tentu semua harus bertanggung jawab,” tegasnya kepada koran ini di Mabes Polri, kemarin.
Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, pernyataan politik yang disampaikan Victor terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah disempitkan secara destruktif dan anarkis. Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Victor mendeskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi keperbedaan agama di tengah masyarakat.
“Sebagai kawan, saya menyarankan Victor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak, serta memicu potensi konflik horisontal di masyarakat,” kata Viva.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa dirinya menerima banyak video yang isinya pidato Victor dalam deklarasi calon bupati Kupang, NTT.
Menurut Fadli, pernyataan Victor adalah bentuk fitnah yang kejam kepada Partai Gerindra. “Jelas ini adalah fitnah yang sangat keji dari saudara Victor,” kata Fadli.
Menurut Victor, dalam demokrasi, persaingan antar parpol adalah hal yang biasa. Namun, jangan sampai persaingan itu dibumbui fitnah yang berpotensi memprovokasi masyarakat. “Kita tidak boleh main menuduh apalagi dengan masuk ranah SARA,” ujarnya.
Fadli meminta penegak hukum bisa serius dan profesional dalam menindaklanjuti laporan terkait Victor. Selain itu, Fadli juga menunggu reaksi resmi dari Partai NasDem. Fadli ingin tahu apakah hal ini merupakan sikap pribadi, atau sikap resmi dari Partai NasDem. “Kalau itu merupakan suara resmi Partai NasDem, kami tentu akan bersikap berbeda,” ujarnya.
Ketua Departemen Hukum dan HAM PKS Zainudin Paru juga memastikan ada langkah hukum dan langkah etik untuk melaporkan Victor. Rencananya pada Senin mendatang, dirinya akan mendatangi Bareskrim Polri dan MKD untuk mengadukan Victor.
“PKS mengecam keras pernyataan saudara Victor B Laiskodat menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan menjurus pada provokasi dan fitnah yang merugikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” kata Zainudin.
Zainudin menyayangkan sikap Victor yang tidak beretiket. Pernyataan provokatif yang disampaikan Victor, adalah sikap yang tidak pantas disampaikan oleh seorang Ketua Fraksi Partai NasDem yang menjadi sorotan publik.
“Pernyataan tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang tokoh politik, dan anggota DPR RI. Kita tidak menginginkan bangsa ini terus berada dalam situasi politik panas yang berkepanjangan. Hal ini dapat mengundang disintegritas bangsa dan memunculkan konflik di dalam masyarakat,” tandasnya.
Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari meminta kepada kepolisian proaktif memproses pernyataan provokasi Victor. Menurut Imelda, pernyataan semacam itu bisa menimbulkan gesekan karena berbau SARA. “Jangan gara-gara urusan Pilkada NTT, Anda merasa paling nasionalis dan menuding partai lain akan bikin negara khilafah. Itu sikap arogan dan preman,” kata Imelda.
Meski banyak kecaman dan pernyataan keras empat parpol yang disinggung Victor, Partai NasDem nampaknya masih ngotot menilai Victor tidak melakukan provokasi.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menilai bahwa substansi pernyataan Victor adalah dengan menyetujui Perppu Ormas, adalah upaya mengawal dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. “Bagi yang menolak Perppu, sama saja menantang Pancasila dan UUD 1945,” kata Johnny.
Menurut Johnny, pernyataan yang disampaikan Victor bersamaan dengan momentum reses dan bertemu dengan konstituen. Dalam hal ini, bila bertemu konstituen, bahasa yang disampaikan harus terang benderang, bukan politik abu-abu yang membuat rakyat susah. “Kalau ditafsirkan itu provokasi, fitnah. Tidak, itu salah. Tidak provokatif. Edukasi iya. Informasi kepada konstituen,” kilah Johnny.
Johnny menilai partai politik yang disinggung dalam pidato Victor bereaksi salah. Sebab, belum meminta klarifikasi ke Partai NasDem, sudah ada yang membawa masalah itu ke polisi. Menurut dia, upaya semacam itu adalah bentuk pelaporan atas orang yang membela Pancasila. “Sama saja menyerang Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
