Beranda Kesehatan Anggota DPR: pemerintah perlu perbaiki pasokan obat

Anggota DPR: pemerintah perlu perbaiki pasokan obat

187
0
BERBAGI

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah perlu memperbaiki permasalahan pasokan obat agar tidak terjadi kekosongan di sejumlah daerah, kata Anggota Panja Peredaran Vaksin dan Obat Palsu Komisi IX DPR Imam Suroso.

“Kami masih sering mendapat laporan mengenai keterlambatan bahkan kekosongan di fasilitas kesehatan. Ini harus ada solusinya karena jika terus dibiarkan akan berbahaya,” katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Imam mengungkapkan, berdasarkan masukan dari sejumlah pihak seperti GP Farmasi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), dan Asosiasi Apotek Seluruh Indonesia (APSI), salah satu penyebab kekosongan obat adalah pembuatan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang tidak valid.

Selain itu, ujar politikus PDIP itu, terjadinya pembatalan tender produksi obat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena menginginkan berbagai pihak terkait dapat mengatasi permasalahan penyaluran obat agar kekosongan obat tidak terjadi di berbagai daerah.

Pihaknya akan segera membahas persoalan itu dengan pemerintah. Apabila tidak segera diatasi, kekosongan obat akan merugikan pasien.

“Masalah distribusi obat ini akan menjadi pembicaraan serius Panitia Kerja Pengawasan Obat dan Vaksin,” kata Ermalena dalam rilis, Kamis.

Politikus PPP ini juga menginginkan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat benar-benar hadir dalam penyaluran obat ke daerah.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merombak struktur jabatan internal dengan tujuan memperbaiki kinerja BPOM dimulai pada awal 2017.

“Pelantikan pejabat struktural ini merupakan bukti keseriusan kami dalam melakukan reformasi di lingkungan BPOM,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito pertengahan Januari lalu.

Dia berharap para pejabat yang dilantik dapat menciptakan suasana baru pada unit kerjanya dan melahirkan berbagai terobosan terhadap sistem kerja BPOM. Dengan begitu, pejabat baru itu mampu memberikan perubahan positif terhadap kinerja BPOM.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017