Atasi Kisruh PPDB, Wako Padangpanjang Tambah Tiga Lokal

Tak ingin kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK terus berlanjut dan berpotensi mengganggu kelanjutan pendidikan siswa, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran langsung menemui Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Jumat (10/7/2020).

Dalam pertemuan itu, Fadly menyampaikan solusi terkait persoalan PPDB. Di samping telah menugaskan camat dan lurah mengecek surat keterangan (suket) domisili, Fadly juga mengusulkan agar ada penambahan kuota dengan menyiapkan lokal baru.

“Saya temui Pak Gubernur untuk koordinasi kelanjutan pendidikan anak didik ke jenjang SMA di Padangpanjang. Meski bukan kewenangan Pemko, tapi saya punya tanggung jawab terhadap kelanjutan pendidikan warga Padangpanjang. Apalagi warga banyak yang bertanya-tanya. Bahkan ada yang datang ke rumah,” ujar Fadly usai pertemuan dengan gubernur, di Padang, Jumat (10/7/2020).

Gubernur Sumbar mengapresiasi Wako Padangpanjang yang responsif untuk berkoordinasi dalam penerimaan siswa SMA/SMK.

“Saya apresiasi Pak Wali Kota Padangpanjang yang perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padangpanjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,” ujar Irwan Prayitno.

Dalam pertemuan itu, solusinya adalah penambahan kuota zonasi untuk mengakomodir siswa yang berada di zonasi tapi gagal karena surat keterangan domisili. Untuk itu, disiapkan lokal baru.

“Kita siapkan tiga lokal baru di Padangpanjang untuk mengakomodir itu. Tapi tetap domisili kuncinya dan itu jujur tidak ada bodong atau membuat surat keterangan abal-abal,” tegas Fadly.

Menurut Fadly persoalan ini tidak lepas dari soal data kependudukan dan harus ada inisiatif terkait penataan data kependudukan sesuai domisili terkini.

“Selain itu, ke depan mesti ada pemetaan dan database siswa yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya sehingga bisa diproyeksikan berapa kebutuhan kuota dan lokal,” tambahnya.

Menurut Fadly, sistem PPDB online sebenarnya sudah bagus.

“Yang tidak bagus itu adanya upaya menghalalkan segala cara demi pendidikan anaknya dan itu lumrah. Seperti adanya suket yang berpotensi dimainkan oknum tertentu,” tukasnya.

Dampaknya, efek psikologi terhadap sang anak. “Karena sistem suket dan orangtua mau anaknya dapat sekolah dibuatkah Suket dekat dari sekolah. Setelah diverifikasi, si anak itu ternyata gagal diterima dan efeknya si anak muntah-muntah. Saya lihat langsung saat datang ke rumah dinas di Padangpanjang,” ujar Fadly.(i)