Beranda Nasional Badan Pangan dan Menteri Ekspor Tangkal CAD

Badan Pangan dan Menteri Ekspor Tangkal CAD

96
0
BERBAGI

Defisit Transaksi Berjalan Jebol I Persoalan Ekspor-Impor Jadi Problem Utama Indonesia

>> Pembentukan Badan Pangan sudah terlambat hampir empat tahun.

>> RI semestinya bisa tarik investasi berorientasi ekspor dari Tiongkok dan AS.

JAKARTA – Perbaikan defisit transak­si berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia bisa dilakukan dengan membenahi defisit neraca perdagangan melalui kenaikan kinerja ekspor dan se­cara serius mengendalikan impor, ter­utama komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, seperti pangan.

Untuk itu, sejumlah kalangan me­ngatakan pemerintah mesti segera membentuk Badan Pangan, dengan target memangkas impor pangan, me­wujudkan kedaulatan pangan, dan me­ningkatkan ekspor pangan.

Kemudian, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan mesti merealisasikan rencana mendirikan kementerian yang khusus menangani ekspor sehingga bisa fokus memacu kinerja perdagangan luar ne­geri RI tersebut.

Pengamat pertanian dari UPN Vet­eran Jawa Timur, Zainal Abidin, menilai

pembentukan Badan Pangan dapat membantu pemerintah mengatasi per­soalan CAD yang kian melebar.

Jika Badan Pangan berjalan sesuai tu­gas pokok dan fungsi (tupoksi), maka im­por pangan yang mencapai 13 miliar–15 miliar dollar AS setahun, akan lebih ter­kendali sehingga dapat memberikan ke­sempatan bagi pemerintah dan pelaku industri pertanian pangan nasional men­gisi pasar dalam negeri dan secara berta­hap membangun pasar ekspor.

“Kalau Badan Pangan bekerja sesuai tupoksinya, maka kuota impor pangan tentu tidak akan berlebihan seperti se­karang. Secara bertahap, tentu impor akan dibatasi hanya pada produk yang tidak ada subtitusinya,” papar dia, ketika dihubungi, Minggu (11/8).

Menurut Zainal, selama Badan Pa­ngan berpihak pada petani, maka petani akan semangat bercocok tanam karena bisa menguntungkan. “Dan, lewat pe­ngendalian impor, negara dapat meng­hemat devisa serta menekan CAD.”

Sebagaimana amanat UU No 18 Ta­hun 2012 tentang Pangan, pemerintah semestinya membentuk Badan Pangan paling lambat November 2015 atau tiga tahun sejak UU Pangan disahkan.

Pembentukan badan yang sudah ter­lambat hampir empat tahun itu dinilai bisa menjadi jalan untuk mengurangi impor pangan, merealisasikan cita-cita kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Badan Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden itu me­miliki kewenangan untuk mengoordi­nasikan kegiatan produksi, pengadaan, dan distribusi pangan nasional.

Problem Utama

Sementara itu, ekonom senior UGM, Mudrajad Kuncoro, mengemukakan pe­lebaran CAD hingga melewati 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mes­ti menyadarkan pemerintah bahwa per­soalan ekspor-impor adalah problem utama Indonesia.

Dan, pembiaran terhadap problem itu harus dihentikan. Presiden Jokowi mesti membuat global total trade stra­tegy seperti halnya total football, yang segala lini dikerahkan untuk meningkat­kan ekspor Indonesia.

“Presiden harus berani setop. Lalu, membentuk kementerian kuat yang mengurusi daya saing ekspor kita, yang bisa mengoordinasikan banyak kemen­terian lain,” tukas Mudrajad.

Menurut dia, Indonesia semestinya bisa mengambil untung dari perang da­gang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, misalnya dengan mengisi pasar ekspor ke AS maupun Tiongkok yang terdam­pak oleh sengketa dagang kedua negara itu. Tapi sayangnya, justru Vietnam dan Thailand yang mengambil peluang itu.

“Saya heran, kita tidak bisa menarik investasi berorientasi ekspor dari Tiong­kok dan AS. Investasi langsung dari ke­dua negara itu sangat besar karena pe­rang dagang ini. Itu karena kementerian dan lembaga terkait jalan sendiri-sendi­ri,” kata Mudrajad.

Di Jepang, kementerian perindus­trian dan kementerian perdagangan jadi satu kementerian. Indonesia semesti­nya bisa mencontoh dengan membuat kementerian koordinator yang bertugas khusus meningkatkan ekspor nasional. Ekspor urusannya bisa terkait dengan substitusi impor barang modal, dengan kemudahan investasi, dengan insentif fiskal dan nonfiskal, kepastian hukum, dan kejelian menjalin kerja sama perda­gangan regional dan global.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Maret lalu juga melontarkan wacana pembentukan kementerian khusus eks­por dan kementerian khusus investasi, untuk mengatasi persoalan defisit per­dagangan dan CAD Indonesia. SB/YK/WP