Kemenag Gandeng Kemenlu-Ditjen Imigrasi
Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Ditjen Imigrasi untuk mencegah terulangnya modus haji ilegal dengan visa negara lain. Jelang penyelenggaraan ibadah haji, penerbitan paspor akan diperketat.
Pelaksana tugas (Plt) Direktorat Jendral (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nur Syam mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan intensif dengan kedua instansi tersebut. Keduanya sudah berkomitmen untuk lebih tegas lagi dalam menangkal upaya haji WNI dengan visa negara lain.
“Penyelenggaraan ibadah haji kan melibatkan banyak instansi. Kita sudah berkomunikasi agar peran mereka lebih maksimal,” ujarnya, kemarin (29/6).
Dari pertemuan yang sudah dilakukan, Nur Syam memastikan Kemenlu dan Ditjen Imigrasi sudah menjalin kerja sama dengan otoritas negara-negara di ASEAN untuk menangkal hal tersebut.
Selain itu, pihak imigrasi juga akan lebih ketat mengeluarkan paspor dan memberi izin jalan bagi WNI ke negara yang sering jadi langganan jalur haji ilegal. Salah satunya Filipina.
“Imigrasi sudah berkoordinasi dengan perwakilannya untuk menangkal peluang-peluang tersebut. Kemenlu juga melalui atase-atasenya telah berkomunikasi dengan otoritas setempat,” tegasnya.
Upaya lain, Kemenag juga telah melakukan sosialisasi secara masif pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta Biro Haji dan Umrah agar tidak memberangkatkan jamaah dengan visa negara lain. Selain melanggar aturan, keselamatan dan keamanan jamaah haji Indonesia jadi tidak terjamin.
Pihaknya tak akan segan-segan mencabut izin travel yang nekat melakukan tindakan kriminal tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati agar tidak termakan bujuk rayu biro haji nakal. “Kita harus berhaji dengan regulasi yang benar. Ini kan mau ibadah, jangan sampai malah menimbulkan masalah,” ungkapnya.
Mitra Kemenag di DPR juga ikut mendesak agar pihak-pihak yang memberangkatkan WNI dengan visa negara lain ditindak tegas. Upaya itu agar tindakan tersebut tak kembali terulang di masa depan.
“Jangan setengah-setengah. Pemerintah perlu konsisten dan tegas terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan jamaah. Padahal ingin meraup keuntungan sendiri,” tegas Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku memahami betul keinginan masyarakat untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Karena itu, tak jarang mereka tergiur bujuk rayu biro travel nakal untuk menempuh jalan yang tidak sesuai prosedur.
“Ini karena penduduk kita banyak sekali. Pemerintah pun sudah membuka kesempatan mendaftar sejak umur 12 tahun. Tapi karena antrean dan terbatasnya kuota jadi waktu tunggunya lama,” ungkapnya.
Namun, dia memastikan pemerintah telah melakukan upaya terkait kemudahan berhaji. Mulai pembatasan mendaftar kembali bagi yang sudah pernah berhaji hingga kemudahan pendaftaran. “Pemerintah juga terus melobi Arab Saudi untuk menambah kuota, baik itu melalui pengalihan kuota negara lain atau penambahan langsung,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tahun ini sudah hampir selesai dilakukan. Hal itu terlihat setelah dia melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 16-22 Juni lalu.
Beberapa fasilitas, seperti hotel, makanan, dan transportasi, menurut dia, umumnya sudah siap digunakan karena sudah ada kontrak dengan pemerintah. “Tinggal persiapan dalam negeri,” ujar dia.
Khusus persiapan di dalam negeri, fokus pada dokumen keberangkatan jamaah, seperti paspor dan visa dengan sistem online. “Di Arab Saudi, ada dua kementerian yang mengharuskan dokumen calon jamaah lengkap sebelum visa dikeluarkan, yaitu Kementerian Haji dan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Pembagian kelompok terbang (kloter), pembinaan, termasuk manasik haji, menurut Menag juga menjadi perhatiannya. Tahun ini, kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221 ribu. Sedangkan tahun lalu 168.800.
Dia mengimbau jamaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi nantinya bisa menjaga kedisiplinan. Pengawasan bakal diperluas agar jamaah mengikuti penyelenggaraan haji sesuai aturan. “Ketua rombongan dan ketua regu lebih diberikan tanggung jawab mengontrol anggotanya masing-masing,” ingatnya.
Dia tidak ingin tragedi benturan di Mina pada 2015 terjadi lagi. Makanya, Lukman mewanti-wanti agar jamaah selalu dalam rombongan.Untuk itu, dia juga akan menambah petugas haji di setiap titik persimpangan yang berpotensi ada jemaah yang tersasar.
Lukman juga memastikan bus yang digunakan untuk rute jamaah dari Mekkah ke Madinah atau Jeddah dan sebaliknya sudah terpasang GPS. Hal ini guna menghindarkan bus tersasar karena pengemudi tidak tahu jalan. “Mudah-mudahan sekarang tak ada lagi cerita kesasar karena semuanya dimonitor, pergerakan bus pakai GPS semua,” terang dia. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
