JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait dan BUMN bekerjasama untuk mewujudkan jutaan sekolah vokasional dan pelatihan vokasional. Ini perlu dilakukan agar tercipta tenaga kerja terampil dan siap kerja.
“Berkaitan dengan vokasional school dan vokasional training agar besar-besaran, jangan diceritain kalau hanya 1.000, 2.000, 10.000, yang kita butuhkan jutaan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/12).
Dalam kesempatan itu, Presiden memerintahkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BUMN-BUMN untuk bekerjasama membentuk vokasional school dan vokasional training di daerah-daerah serta mendorong swasta ikut program tersebut.
“Agar swasta juga ikut bergerak dalam bidang ini, terutama yang vokasional training, sehingga muncul lembaga-lembaga vokasional training di daerah dari swasta yang kita inginkan,” ujarnya. Presiden mengatakan jika hanya dari pihak pemerintah, maka tidak mungkin akan terwujud jutaan vokasional school dan vokasional training.
“Kalau kita saja, apalagi hanya BLK, nggak mungkinlah kita bisa menciptakan training secara besar-besaran,” kata Jokowi. Menurut Presiden, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan dengan membuat regulasi agar swasta berbondong-bondong masuk ke sini. “Saya tahu BUMN sudah memiliki, namun tidak sekadar memiliki.
Seperti Pelindo punya, tapi juga tidak dalam jumlah yang banyak. Yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak dan jutaan sehingga mendorong swasta untuk masuk ke bidangnya. Untuk itu yang diperlukan adalah regulasinya,” kata Presiden.
Revitalisasi SMK
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan revitalisasi pendidikan kejuruan (SMK) sebagai fokus utama pada tahun 2017 dengan menata kembali sebaran program keahlian yang saat ini ada di SMK se-Jatim.
Menurutnya ada tiga perlakuan untuk sejumlah program keahlian di SMK, di antaranya ialah moratorium jurusan yang sudah terlalu banyak, mengevaluasi jurusan yang tidak terlalu dibutuhkan industri, dan menutup jurusan yang tidak sesuai dengan potensi daerah serta kebutuhan industri saat ini.
“Ada moratorium SMA, juga ada moratorium jurusan SMK. Seperti Jurusan Bismen (Bisnis-manajemen) itu sudah terlalu jenuh. Kita akan moratorium pembukaan jurusan itu,” terang Saiful. Sedangkan jurusan teknologi informasi, lanjut dia, akan dievaluasi karena kebutuhan industri tidak terlalu banyak. fdl/SB/E-3
