Oleh:Nian Tri Utami
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Stisipol Rajahaji Tanjungpinang
Kita sudah teramat sering mendengar kata kebijakan pemerintah. Ini biasanya terjadi dalam pengambilan keputusan dari suatu permasalahan. Seperti halnya sikap atau apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan tentang merekrut tenaga kerja honorer belakangan ini.
Keputusan itu membuat banyak kalangan mengeluarkan berbagai argumennya. Ada yang mendukung dan tidak sedikit pula yang menolak kebijakan tersebut.
Kebijakan melakukan rekrutmen honorer itu agar ada perbaikan kualitas pelayanan di pemerintahan. Namun, saat proses rekrutmen terjadi, ternyata menimbulkan kekecewaan para honorer yang terancam kehilangan jabatan.
Padahal mereka ada yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun. Karena sileksi honorer berlangsung terbuka dan honorer yang lama mesti mendaftar lagi jika ingin tetap dipekerjakan hingga jumlah pelamarnya mencapai ribuan orang. Padahal yang dibutuhkan hanya sekitar 5 persen dari jumlah peserta yang melamar.
Setelah hasil tes diumumkan, sekaligus merupaan pemberitahuan kelulusan, ternyata mayoritas pekerja yang lama tidak lulus.
Sebagian menyebut kebijakan pemerintah melakukan rekrutmen honorer membuat banyak orang terancam kehilangan pekerjaan. Sebagian lagi menilai, tidak ada pengurangan tenaga kerja karena selain ada yang akan diberhentikan banyak pula yang akan dipekerjakan.
Bahkan, secara administrasi peserta yang lulus itu bertanda secara kualitas mereka lebih baik dan lebih memadai. Hal itu karena materi yang diujikan adalah tentang kelayakan calon untuk menjadi pegawai di pemerintahan.
Namun tidak sedikit juga yang berandai andai jika ujian itu merupakan alasan pemerintah untuk mendepak orang lama yang disebut-sebut titipan pejabat sebelumnya.
Kebijakan Pemkab Bintan ini memang menyedot banyak perhatian masyarakat. Tidak sedikit warga menuding kebijakan pemerintah tersebut hanya mementingkan oknum tertentu. Kini, rekrutmen honorer di Pemkab Bintan sedang tinggi-tingginya membuat munculnya kontra di kalangan masyarakat Bintan.
Namun pernahkah kita merenungkan sebab munculnya kebijakan tersebut?
Kebijakan pemerintah sekarang ini harus realistis.
Jika kita kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat, sudah semestinya pemerintah mencabut kebijakan itu. namun, jika untuk kepentingan orang banyak, tentu kita harus mendukungnya bersama-sama.
Dalam mengambil kebijakan, kepala daerah memang harus cermat menghitung manfaatnya serta mengantisipasi dampaknya.
Apa yang sebenarnya yang melatar belakangan munculnya kebijakan itu? Bukan tidak mungkin pula ada unsur-unsur lain yang menjadi sebuah strategi politik untuk kepentingan kelompok tertentu. ***
