Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi dioperasikan. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari ini tersebut sekaligus menandai dimulainya fase pembangunan kawasan yang sebenarnya sudah 29 tahun tersebut direncanakan.
Mengutip laman Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Mandalika sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. Pengembangan KEK Mandalika difokuskan untuk kegiatan pariwisata dan memajukan perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam praktiknya, pembangunan kawasan Mandalika ini bukan tanpa kendala. Hal ini diceritakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Jumat, 20 Oktober 2017.
“Bicara Mandalika, ini sudah hampir 29 tahun kita kerjakan. Urusannya tidak selesai-selesai. Karena apa? Pembebasan lahan. Sehingga mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke sini,” ujar Presiden.
Saat berkunjung ke kawasan tersebut pada April 2015 silam, Presiden menanyakan langsung kepada gubernur dan bupati mengenai permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan di sana tidak berjalan. Presiden berujar bahwa dirinya akan selalu mengejar terus segala permasalahan hingga ditemukan jawaban dan solusinya.
“Apakah tanahnya terlalu mahal? Atau apakah masyarakat tidak mendukung? Ternyata masyarakat mendukung dan harga tanahnya juga wajar. Lalu Apa? Kalau ada masalah pasti saya kejar terus. Ternyata hanya selembar kertas, payung hukum, yang namanya Inpres untuk pembebasan lahan,” ucapnya.
Ketiadaan payung hukum tersebut mengakibatkan jajaran pemerintahan di daerah tidak berani untuk mengambil keputusan. Bergerak cepat, Presiden pun saat itu segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pembebasan lahan.
“Kita rapat sekali, keluar Inpres, setelah itu tidak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lahan lancar semuanya. Kalau Bapak/Ibu dan saudara semua bekerja tidak detail dan tidak menyampaikan masalahnya kepada pimpinan-pimpinan yang ada, ya tidak akan selesai. Saya kalau tidak ke sini, ya tidak mengerti,” tuturnya.
Oleh karenanya, setelah hambatan tersebut berhasil dicarikan jalan keluarnya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengembangkan kawasan khusus ini. KEK Mandalika yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional ini nantinya diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat sekitar dan memajukan perekonomian daerah.
“Ada yang bisa berjualan cendera mata, buka restoran, buka homestay, dan kita hitung nanti bisa ada rekrutmen karyawan kurang lebih 58 ribu. Investasi yang sekarang berjalan ada 8 investor hotel senilai Rp13 triliun dan kita harapkan nanti bisa berlipat tiga kali sehingga kawasan ini akan berkembang dan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya,” ujar Presiden Jokowi.
Pesan Presiden untuk Pembangunan KEK Mandalika
Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan pembangunan KEK ini.
“Pertama, ini kepada Pak Gubernur, Bupati, dan mungkin bisa dibantu pangdam dan danrem, hijaukan kawasan yang ada di sana. Ditanami biar hijau dan tambah cantik. Kawasan-kawasan yang kurang vegetasi ditanami. Ajak provinsi, kabupaten, dan pangdam, untuk ikut bersama-sama. Tanaman mau minta berapa ratus ribu atau juta saya kirim,” tegas Presiden di Pantai Kuta, Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 20 Oktober 2017.
Ia kemudian juga menginstruksikan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan Mandalika untuk menata kawasan ini dengan baik. Salah satu di antaranya ialah mempersiapkan area khusus bagi pengunjung yang ingin membeli cendera mata khas kawasan itu.
“Jangan masyarakat diminta membuat sendiri-sendiri sehingga kawasan menjadi tidak tertata. Siapkan lahan untuk kawasan cendera mata biar masyarakat ikut menikmati kawasan ini. Bangun dan tata yang baik,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk membangun kawasan dengan memunculkan kearifan lokal yang menjadi kekuatan kawasan tersebut. NTB sendiri disebut Presiden memiliki kekuatan arsitektur yang unik yang dapat memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung.
“Harus ada pembedanya dengan Bali dan kawasan wisata yang lain. Di NTB ini memiliki kekuatan arsitektur yang baik, baik rumah-rumah suku Sasak dan lainnya. Kekuatan karakter harus dimunculkan. Jangan nanti di sini yang banyak malah rumah model Spanyol,” ucapnya.
Adapun yang paling penting, Presiden Joko Widodo memperingatkan para investor untuk menaati aturan main yang akan ditetapkan. Siapa pun yang tidak segera melakukan konstruksi pembangunan setelah kontrak diterima, maka pencabutan kontrak kerja menjadi konsekuensinya.
“Yang tanda tangan kontrak tolong diberikan klausul bahwa enam bulan ini harus dimulai. Jangan hanya dapat kontrak dapat lahan sekian hektare kemudian didiamkan. Kalau sudah selesai seperti ini yang antre (investasi) banyak,” tegasnya.
Perhatian yang sangat besar ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan KEK Mandalika ini. Saat mendapatkan kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam forum bisnis yang digelar di Hotel Shangri-La Jing’an, Shanghai, pada September 2016 lalu misalnya, dirinya sudah memulai untuk memperkenalkan KEK Mandalika kepada dunia luar.
Saat itu ia berujar masih sangat banyak keindahan alam Indonesia yang belum diketahui masyarakat internasional. Presiden menyebut bahwa Indonesia tidak hanya memiliki Bali, namun juga Mandalika di Lombok salah satunya. Hal yang sama juga disampaikan Presiden dalam lawatannya ke Hong Kong pada Mei 2017 lalu.
Kepada jajarannya pun, Presiden juga sejak lama mewanti-wanti agar pengembangan KEK Mandalika betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, utamanya bagi sektor UMKM di Lombok. Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat terbatas mengenai Proyek Strategis Nasional di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2017.
“Saya minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM,” ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubenur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi.
