Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, Terkait Pembentukan Kabinet Pemerintahan Mendatang
Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, usai acara silaturahmi dan halalbihalal Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/6). Berikut hasil pembahasannya.
Sinyal dari dua partai koalisi sebelah merapat ke Jokowi, apa pendapat Anda?
Tentunya saya katakan ini hak prerogratifnya presiden terpilih. Serahkan ke Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Pada intinya, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf melihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, welcome, karena untuk kepentingan bagaimana memperkuat kursi di DPR. Kedua, haknya Jokowi sebagai presiden terpilih. Sampai saat ini, para ketua umum parpol belum membahas soal pembentukan kabinet.
Apakah ketua umum partai sudah diajak bicara oleh Jokowi?
Saya tidak tahu persis, tapi saya yakin secara bilateral sudah ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu tentunya Presiden minta masukan, yah. Tapi sekali lagi, tentunya finalnya nanti setelah para ketum partai koalisi ini berkumpul dengan mengundang dan kira-kira di situ “gongnya”.
Berarti akan dibicarakan bersama partai koalisi?
Iya, saya yakin kalau bicaranya tentang kursi di DPR itu sifatnya multilateral nanti.
Kalau soal kabinet?
Kabinet sampai sekarang belum dibicarakan, walaupun sudah banyak bocoran. Partai Golkar sendiri kan sudah ada masukan dari dewan pakar. Namun, sampai saat ini ketum belum membahas dengan kita.
Apa yang menyebabkan belum dibahas?
Yang pertama tentunya kita belum tahu, berapa sih alokasi kursi menteri yang diberikan kepada Partai Golkar. Kedua, tentunya apakah kursi tersebut apakah terkait dengan kompetensi yang kita miliki, siapa orangnya, dan tentunya ini belum. Tentunya kalau udah tahu kompetensinya gampang kita menyesuaikan. Sampai saat ini belum, masih menunggu.
Terakhir, apakah ada resistensi dari internal koalisi soal kemungkinan jatah menteri dari luar koalisi?
Kalaupun ada, itu wajar saja. Tapi sekali lagi, keputusan jatah menteri itu hak prerogratif Jokowi sebagai presiden terpilih. Kalau itu ada mungkin ganjelan-ganjelan sedikit, saya pikir wajarlah. Pada intinya, kami menyerahkan sepenuhnya urusan menteri kepada Presiden Jokowi. trisno juliantoro/AR-3
