KKR Diminta Pantau Gugatan Pelanggaran HAM ExxonMobil

Banda Aceh –  ExxonMobil diperkarakan ke Pengadilan di Amerika Serikat karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) warga Aceh. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara membiayai hampir seluruh mobilisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa konflik di Aceh. ExxonMobil dianggap tahu bahwa TNI memiliki reputasi buruk terhadap pelanggaran HAM. 

“Mereka (ExxonMobil) tahu kalau membayar TNI pasti bermanfaat buruk bagi masyarakat di Aceh,” ujar pengacara HAM Nurkholis Hidayat, saat menjadi pemateri Bedah Riset Perkembangan Gugatan Pelanggaran HAM terhadap ExxonMobil di Aula Sekretariat Gedung UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jumat (25/11/2016).

Dampak dari bantuan perusahaan besar tersebut kepada tentara mengakibatkan terjadi pembunuhan, percobaan perkosaan, pemerkosaan, penghilangan paksa dan mengancam nyawa. Bahkan sebagian korban meninggal dunia. Sehingga unsur mencelakai masyarakat Aceh oleh mereka sudah terpenuhi.

11 warga Aceh yang disembunyikan identitasnya, melalui International Labour Fund salah satu NGO International yang berkantor di Washington DC, pada 2001 mengajukan gugatan terhadap ExxonMobil di Pengadilan Federal Amerika Serikat. 

Setelah 13 tahun kemudian, pada 23 September 2014 Pengadilan Federal Amerika memutuskan bahwa gugatan 11 warga Aceh terhadap Exxon dapat diajukan. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan 30 hari untuk melengkapi bukti-bukti gugatan. 

“Gugatan ini hanya mengikat 11 warga Aceh ini saja,” tuturnya.

Saat ini Aceh sudah memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Nurkholis meminta KKR bisa terus memantau perkembangan kasus ini. 

“Proses ini bisa di follow up oleh KKR. (Diperlukan) kompensasi terhadap para korban dan pengungkapan kebenaran. Dan (juga) dokumen yang membuktikan pola kejahatan. Serta siapa yang terlibat dan harus diminta pertangungjawaban,” pungkas Nurkholis.

R1007D