Koruptor kembali menggeliat, melawan balik. Entah dengan nama siapa—yang sudah tertangkap jelas, atau yang sedang akan ditersangkakan, atau gabungan dari itu, entah melalui lika-liku yang hanya bisa diperkirakan, kekuatan itu muncul. Melalui saluran resmi, formal, dan legitimasinya diakui.
Melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, para wakil rakyat membawa hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dalam bahasa yang sederhana, para wakil rakyat mempertanyakan keberadaan KPK. Dan berupaya “melemahkan” karena – apa pun alasannya.
Sampai di sini, peristiwa ini mengejutkan. Betapa tidak. Para wakil rakyat dari berbagai partai yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat, mengibarkan bendera mendukung hak angket. Partai ini adalah: Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, dan Pastai Nasdem. Bahkan, partai-partai yang memberi kesan melawan tindak korupsi seperti:
Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PKS belum menunjukkan sikap mendukung atau menolak. Satu-satunya yang menolak hak angket: Partai Gerindra.
Saya mencatat. Saya mau mengingat partai-partai itu agar saat pencoblosan nanti—yang adalah tahun depan dan tahun depannya lagi, baik pilkada ataupun pilpers—ini menjadi bagian dari pertimbangan. Yang memang hanya itu yang bisa saya lakukan, sebagai rakyat yang akan menyerahkan mandat suara memilih wakil rakyat.
Karena menurut akal sehat yang sederhana: adalah tidak benar jika para wakil rakyat ingin melemahkan KPK. Atau tidak menyetujui pemberantasan korupsi. Atau menjadi pembela koruptor. Apa pun alasannya, susah saya terima. Dalam perkara lain, para wakil yang masih sering bepergian ke luar negeri, atau membolos, masih bisa dipertimbangkan untuk mengemohi atau mengiya.
Namun, kalau soal pemberantasan korupsi, tidak ada keraguan lagi. Kalau ragu-ragu atau bersikap, berarti prokoruptor. Kalau begitu perilakunya, saya mencatat untuk tidak akan memilih—juga wakil yang disodorkan.
Memang persoalannya tidak hitam di atas putih. Partai-partai yang mendukung hak angket, tidak dengan sendirinya semua fraksi sepakat lahir batin.
Ada varian-varian kecil. Juga partai-partai yang belum menentukan sikap: ada yang jelas menyetujui hak angket, ada yang menolak. Demikian pula halnya Partai Gerindra, yang ternyata ada juga yang menyetujui hak angket.
Dan ini semua sedang berlangsung saat ini, melalui sidang yang masuk ke dalam Rapat Paripurna. Semua masyarakat bisa mengikuti jalannya rapat, atau hasilnya atau komentar, atau kenyinyiran, atau keculasan di balik kepura-puraan.
Ini merupakan pendidikan efektif bagaimana rakyat diajak menentukan pilihan, diajak berpolitik, diberi kesempatan menentukan pilihan nantinya. Dan apakah benar parpol yang menyetujui hak angket adalah Partai Penggali Kuburnya Sendiri, atau akan dilupakan melakukan itu, atau kemudian mengubah pilihan,
Sebenarnya, saya masih percaya para wakil rakyat, atau juga elite parpol, masih cukup sehat untuk memerangi korupsi. Untuk melawan setiap tindak kejahatan “besar dan istimewa” yang namanya korup, yang pada awal dan akhirnya menyengsarakan rakyat. Walau ada upaya untuk membenarkan korupsi, semisal ucapan
“korupsi merupakan oli pembangunan” dari wakil rakyat juga, tak berarti mewakili yang lain. Justru ini semacam kelepasan, keceplosan, yang akhirnya akan disesali sendiri.
Saya mencatat apa yang terjadi hari-hari ini dengan para wakil rakyat, para elite partai, para petinggi tentang bagaimana memberantas korupsi.
Saya ingin menjadi bagian dari rakyat yang dikuatkan ingatan bahwa memerangi korupsi sesungguhnya demi kebaikan kita semua. Pada awalnya dan pada akhirnya, dan kita sedang meneguhkan diri dalam menjalaninya. KPK akan semakin merakyat dan dirasakan kehadirannya.
