JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya menaikkan literasi dan inklusi keuangan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses keuangan dari lembaga perbankan dan keuangan. Hal itu diharapkan bisa mendorong ekonomi keluarga dan ekonomi mikro bisa naik kelas.
“Ini penting sekali, karena dari situ lah ekonomi keluarga, ekonomi mikro kita, ekonomi usaha kecil kita akan bisa naik kelas,” kata Presiden Jokowi usai memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Selasa (11/12).
Untuk itu, Kepala Negara berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong literasi dan inklusi keuangan lewat pembentukan TPAKD agar daerah juga ikut bersama-sama memberikan dorongan kepada masyarakat untuk gemar menabung dan juga mendorong mereka mencari kredit dengan mudah di lembaga keuangan.
“Kita ingin mengajak seluruh daerah agar mendorong rakyat kita untuk bisa mengakses keuangan, harus kita percepat,” kata Jokowi.
Untuk menabung, Kepala Negara mendorong anak-anak sejak dini dari SD, SMP, hingga SMA/SMK diedukasi untuk menabung dan bisa mengakses perbankan. Urusan menabung, lanjut dia, banyak berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Masih kita memiliki ruang besar mendorong masyarakat agar bisa mengakses ke keuangan yang kita miliki,” kata Jokowi dalam pengarahannya.
Seperti diketahui, tingkat penetrasi layanan keuangan di daerah masih timpang. Berdasarkan hasil survei, inklusi keuangan pada 2017 lebih tinggi dibandingkan pada 2014 dan 2016. Namun, persentase masyarakat yang memiliki rekening di lembaga jasa keuangan masih rendah.
Hasil survei inklusi keuangan pada 2017 menyebutkan sebanyak 70,3 persen penduduk Indonesia menggunakan layanan keuangan formal. Namun, hanya 5,5 persen dari mereka memiliki rekening di bank.
Karena itu, pemerintah mendesak program literasi dan inklusi keuangan perlu terus digenjot. “Dari hasil survei, ada perbedaan signifikan antara pemilik rekening daerah maju dan daerah tertinggal dan itu menunjukkan ketimpangan akses layanan keuangan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Perluasan Akses
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan pihaknya bersama pemerintah bertekad terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat dengan meningkatkan peran TPAKD dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM).
“Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional,” kata Wimboh saat memberikan sambutan pada Rakornas TPAKD.
Wimboh menambahkan meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi yang kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian. Ant/E-10
