JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengamati beberapa hal yang mesti menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi mendatang. Terutama mengenai pemerataan ekonomi bangsa dan juga bahaya oligarki. Sebab NU menilai tidak kurang tujuh pemerintahan telah dilewati namun belum juga mampu mengatasi persoalan ketimpangan sosial di Indomesia.
“Problematika ini sudah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan ekonomi nasional. Ini sudah turun temurun setelah Indonesia merdeka. Terlihat dari langgengnya oligarki ekonomi yakni penguasaan atas aset ekonomi negara oleh segelintir orang atau kalangan,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat menjadi pembicara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Tausiyah Kebangsaan PBNU di Jakarta, Kamis (2/1).
Lebih lanjut ia menjelaskan, meski presiden dan susunan pemerintahan silih berganti akan tetapi oligarki tidak pernah pergi. Karena baginya oligarki memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan siapapun penguasanya. Lebih lagi ia menambahkan sektor pertanian yang dunlu dibanggakan untuk menyerap banyak tenaga kerja kini tidak lagi bertaji.
Menurutnya hal itu disebabkan gagalnya lahan pembanguanan dan industrialisasi pertanian. Sawah, lajut Said, yang menjadi wadah hujan sekarang semakin kering karena tidak adanya infrastruktur irigasi. Akibatnya produktivitas pertanian menurun. Ia pun menyayangkan tanaha yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman pada penduduk. Imbasnya, kebutuhan pangan tidak terakomodir sehingga pemerinta terpaksa mengimpor bahan pangan yang tentunya menguras devisa negara.
“Tumbuhnya oligarki membuat kue ekonomi tumbuh, tetapi tidak merata. Koefisien gini turun hanya sedikit, begitu pun rasio gini penguasaan tanah. Secara nominal, kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 6O persen aset penduduk Indonesia atau 150 juta orang. Segelintir orang mendominasi kepemilikan simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah” beber Said.
Ingatkan Pemerintah
Maka dari itu, dengan tegas Said mengingatkan pemerintah untuk segera memotong mata rantai tumbuhnya oligarki terutama dalam sektor ekonomi ini. Oligarki, kata ia, akan menimbulkan problematika sosial berupa persepsi tentang ketidakadilan dan prasangka etnis yang dapat menggangu stabilitas nasional.
Sementara itu Sekretaris Jendral (Sekjen) PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini menyampaikan, apa yang menjadi rekomendai dalam sektor ekonomi tentu merupakan upaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaa sehingga dapat memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat dan bangsa. Agar kedepan, lanjutnya, menjadi lebih baik makmur dan sejahtera.
“Alhasil pada Muktamar NU di Jombang lalu menghasilkan tiga rekomendasi utama. Pertama memastikan pelaksanaan ajaran agama islam sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah,” pungkas Helmy. yag/AR-3
