Beranda Nasional Pemkot Palembang pantau realisasi program “kotaku”

Pemkot Palembang pantau realisasi program “kotaku”

86
0
BERBAGI

Palembang (ANTARA Sumsel) – Pemerintah Kota Palembang memantau realisasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di sejumlah kecamatan untuk mendorong percepatan sebelum tahun 2019.

Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda di Palembang, Sabtu, mengatakan beberapa kecamatan yang menjadi prioritas diharapkan menunjukkan progres positif sebelum batas akhir program.

“Dalam program Kotaku ini melalui `neighborhood upgrading and shelter project (NUSP)` ditargetkan rampung pada 2019, sementara ini sudah mencapai 70 persen. Harapannya target zero kawasan kumuh benar-benar terwujud,” kata dia.

Kawasan yang menjadi perhatian pemkot yakni sejumlah pemukiman padat di Seberang Ulu yakni terutama di bantaran Sungai Musi.

“Penataan bantaran sungai dilakukan seperti membangun jalan lorong, membuat MCK dan mengimbau warga untuk mengubah arah rumahnya sehingga tidak membelakangi sungai,” ujar dia.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan kotanya tanpa kawasan kumuh pada 2019 setelah menjalankan program penataan pemukiman padat penduduk sejak 2016.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Saiful mengatakan pada 2017 ini akan dilakukan bedah 100 unit rumah kawasan kumuh.

“Fokus utama menata kawasan kumuh di Kecamatan Seberang Ulu I dan Kertapati, lalu lanjut ke kecamatan lain dengan tentunya menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata dia.

Ia mengatakan setiap rumah akan menyerap anggaran Rp15 juta-Rp20 juta dari total Rp30 miliar yang dianggarkan Pemkot Palembang untuk penataan kawasan Kumuh di tahun 2017.

“Bangunan rumah yang dipilih tentunya akan diseleksi. Yang jelas bangunan yang sudah tidak layak, sudah mau roboh,” kata dia.

Selain bedah rumah, dalam program penataan ini juga akan dibangun jalan lorong, fasilitas sanitasi yang berbasis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

Saiful mengungkapkan, selain APBD, pemkot juga menghimpun bantuan dari sektor swasta dan bantuan hibah negara asing, dan pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

“Surat Keputusan (SK) sudah keluar, kami dapat jatah 59 Kelurahan, dan 15 kelurahan sudah siap dilaksanakan pada tahun ini. Desainnya juga sudah siap, dan direncanakan masing-masing mendapat bantuan Rp500 juta per kelurahan,” kata dia.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017