Presiden Joko Widodo menginginkan program prioritas tidak meleset atau tidak tercapai. Oleh karenanya, Kepala Negara menegaskan antara perencanaan dan penganggaran tiap program prioritas harus terintegrasi.
“Kita tidak mau mengulang terus lagu lama perencanaan dan penganggaran yang tidak sambung, yang tidak sinkron, antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan nasional, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden mengingatkan soal kebijakan money follow program yang pernah diinstruksikannya. Ia meminta Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengawal proses penerapan kebijakan tersebut. “Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program, tetapi dalam praktiknya tetap money follow function,” tegasnya.
Dalam menyinergikan perencanaan dan penganggaran itu sendiri, biasanya tiga pihak yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian/Lembaga akan berkoordinasi melalui pertemuan tiga pihak (trilateral meeting). Presiden Joko Widodo menginginkan hasil koordinasi yang nyata dan dapat dimanfaatkan secara optimal utamanya untuk mendorong kebijakan money follow program.
“Saya juga tidak ingin lagi forum-forum pertemuan itu hanya sekadar memenuhi prosedur administrasi saja, tapi betul-betul bisa konkret, betul-betul dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program terutama untuk pendanaan program-program prioritas nasional kita,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden berpesan agar alokasi anggaran dan output yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga untuk dicermati secara detail. Alokasi anggaran dan rencana output tersebut juga harus sejalan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah ditetapkan.
Selain itu, Presiden juga menegaskan kepada para jajarannya untuk meninggalkan ego sektoral dan cara berpikir yang akan memperlambat proses. Bappenas dan Kementerian Keuangan diharapkan menjadi penjaga prinsip program-program prioritas.
“Saya minta sederhanakan proses yang rumit-rumit, bertele-tele, dan bersikap administratif. Bangun kodefikasi yang bersandar pada lintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi,” imbuhnya.
