Jika Tarif Listrik Tak Direstui DPRD Kepri
Batam – Pembahasan kenaikan tarif listrik di Batam masih memanas. PLN Batam diminta untuk tidak memperkeruh pembahasan tarif listrik yang sedang berlangsung. PLN juga mengancaman mogok kerja karyawan selama tiga hari, jika tarif listrik tidak disetujui.
Ia juga mengancam menghentikan pasokan listrik untuk interkoneksi Batam-Bintan. Acaman ini dinilai sebagai ancaman yang memperkeruh pembahasan tarif. Karyawan PLN diminta diberikan peringatan atau sanksi. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, Selasa (27/12).
Ia mempertanyakan sikap karyawan PLN Batam, yang akan mogok. Jika sampai ada aksi mogok dari karyawan PLN terkait tarif, maka manajemen PLN Batam saat ini diminta dievaluasi.
”Tidak ada kolerasi antara tarif listrik dengan karyawan. Kalau tidak bisa mengontrol anak buah, manajemen PLN harus dievaluasi,” tegas Rudi Chua.
Dinilai ada kejanggalan dengan, keluarnya ancamanan dari karyawan PLN Batam untuk mogok jika tarif tidak disetujui. Antara tarif listrik dengan karyawan dinilai tidak ada kolerasi.
”Jangan sampai ada nanti yang menduga, manajemen dibalik ancamanan itu,” cetus Rudi Chua.
General Manager PLN Batam, Dadang diminta untuk mengelola karyawan degan baik. Jika tidak bisa mengontrol anak buahnya, GM PLN Batam diminta untuk mengundurkan diri atau diminta ke PLN pusat untuk mengganti.
”Kalau tidak bisa bekerja dengan baik, kita akan minta, GM Bright PLN Batam diganti. Karyawan tidak bisa dijadikan alat pressure. Harus bekerja objektif,” paparnya.
Diingatkan agar manajemen PLN Batam tidak menggunakan karyawan untuk mendesak kenaikan tarif listrik, dengan mengancam. Diingatkan lagi, tidak ada kolerasi antara tarif listrik dengan karyawan PLN Batam.
”Ancaman karyawan PLN Batam itu jadinya blunder. Memperkeruh suasana,” ujarnya mengingatkan.
Menurutnya, gaji karyawan PLN sudah besar. Hal itu tergambar dari direksi PLN Batam yang menerima ratusan juta tiap bulan. Sehingga dinilai aneh jika karyawan PLN sudah dirasa sejahtera tapi masih berdemo juga.
”Demo memang hak semua orang, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya melibatkan karyawan, untuk mendesak kenaikan tarif,” cetusnya.
Akibat ancaman karyawan PLN Batam itu, diakui Rudi sudah ada reaksi masyarakat untuk melakukan aksi demo. Karena masyarakat merasa terancam dengan ancaman karyawan PLN Batam.
”Rencana aksi demo sudah ada dari orang yang merasa terancam. Itu udah ramai dibicarakan di medsos. Jadinya, tidak bijak pernyataan serikat pekerja di PLN,” imbuh Rudi Chua.
Rudi menegaskan, tarif ini masih dalam pembahasan, dan tidak bisa langsung cepat diputusakan. PLN Batam juga disebutkan lama menyerahkan laporan keuangan yang sudah terverifikasi. Hingga berbulan-bulan diminta, sehingga pembahasan tarif menjadi lambat.
”Tarif sedang dibahas, jadi harus dihormati proses,” ujarnya.
Ternyata, ancaman tidak hanya untuk mogok dan demo yang disampaikan pihak PLN. Sebelum karyawan PLN Batam mengancam mogok, manajemen PLN juga sudah mengancam untuk pemadaman bergilir. Ancaman melalui surat itu disampaikan ke Gubernur dengan tembusan DPRD Kepri.
”Ancamannya ya, melakukan pengurangan bahan bakar dan sebabkan pemadaman bergulir,” ungkapnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Batam. Dia menilai jika ancaman mogok dari karyawan PLN Batam, tidak ada kolerasi dengan tarif listrik.
”Kolerasi tarif dengan mogok kerja apa? Tarif listrik itu menyangkut publik. Bukan gaji karyawan,” tegas Nuryanto.
Dinilai jika karyawan Bright PLN Batam kurang bijak dalam menanggapi permasalahan ini. Harusnya pihak PLN bisa mengambil langkah-langkah yang mengikuti prosedur dan aturan main yang ada.
Diminta agar ada sanksi yang diberlakukan untuk karyawan yang mengancam mogok. Terlebih jika ancaman itu direalisasikan.
”Mogok harus jelas. Bukan asal mogok,” cetusnya.
Sementara anggota DPD RI dari Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja meminta agar PLN Batam jeli melihat persoalan. Diminta agar karyawan PLN Batam tidak mogok.
Desakan mogok terkesan mengancam dewan, namun dampaknya menimbulkan gejolak masyarakat terhadap PLN Batam.
”Harus diselesaikan dengan baik. Jangan menambah masalah. Perlu kajian berapa besar kenaikan tarif. Kan bukan asal naik. Saya pikir, PLN perlu menyadari itu. PLN harus sabar,” imbaunya.(MARTUA)
