JAKARTA – Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai masifnya upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan jajaran BNN, Polri, Ditjen Bea Cukai, hingga TNI AL membuktikan pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (Jokowi–JK) berhasil menjaga masa depan bangsa.
Untuk itulah, revisi UU Narkotika harus segera direalisasikan. “Jihad memerangi narkoba sudah dilakukan dari hulu sampai hilir.
Aparat di wilayah perbatasan maupun intelijen kita semakin kuat. Memang masih belum sempurna, namun terus akan ditingkatkan.
Salah satunya melalui revisi UU Narkotika yang akan dibahas di DPR,” kata Bamsoet saat menyaksikan pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Silang Monas, Jakarta, Jumat (4/5).
Politisi Partai Golkar ini berpendapat pemerintah tak hanya melakukan tindakan hukum terhadap bandar, pengedar, dan korban, namun juga pencegahan sejak di pintu masuk wilayah Indonesia.
Penguatan perlindungan terhadap generasi bangsa dari bahaya zat terlarang ini dipastikannya juga akan didukung DPR melalui revisi UU Narkotika.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan revisi UU Narkotika sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum lebih lanjut. Beberapa di antaranya menyangkut pelaksanaan eksekusi hukuman mati agar ada efek jera.
“DPR sudah mendorong pemerintah agar revisi UU Narkotika segera dibahas. Kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana peredaran, perdagangan, maupun penyelundupan narkoba sudah semakin canggih.
Bandar dan sindikatnya juga antarnegara. Saya ingin revisi UU Narkotika bisa menjawab berbagai tantangan tersebut,” tutur Bamsoet.
Bamsoet meminta semua pihak tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Indonesia.
Kendati aparat berwenang sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap para bandar, pengedar serta pengguna narkoba, namun penyelundupan dan peredaran narkoba hingga kini masih tinggi di Indonesia.
“Saya sudah berkali-kali menyerukan jihad melawan narkoba. Ini butuh dukungan semua pihak. Bukan hanya dari aparat hukum saja, melainkan yang paling utama dari masyarakat sekitar.
Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum jika menemukan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam lingkaran narkoba,” ujar Bamsoet.
Sinergitas Aparat
Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, berpendapat sinergitas antara penegak hukum dan instansi lainnya semakin terlihat baik dalam upaya pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba juga harus didukung dengan penindakan hingga beking yang melindungi peredaran zat terlarang tersebut.
Lebih jauh, Sahroni berpesan sosialisasi secara masif akan bahaya narkoba juga harus lebih digalakkan, khususnya di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.
Ia mengapresiasi deklarasi antinarkoba yang ditandatangani oleh ratusan pelajar se-Jakarta Barat di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. ion/N-3
