MATARAM – Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin meninjau pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi korban gempa bumi 2018 di Lingkungan Gontoran, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/2)
Dalam kunjungannya itu, Wapres didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh, anggota DPR RI Helmi Faishal Zaini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB
Dalam kunjungan kerjanya itu, Wapres RI berdialog bersama warga dan menyampaikan pascagempa Lombok 2018, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melaksanakan upaya maksimal agar masyarakat dapat segera menempati kembali huniannya. “Semoga, masyarakat dapat membangun kembali kehidupan pascagempa, dengan penuh semangat,” katanya seraya berdoa dihadapan warga dan tamu yang hadir.
Sementara dalam dialog singkat tersebut, Kepala Lingkungan Gontoran Barat mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah daerah, TNI/Polri dan semua pihak yang telah membantu pembangunan RTG untuk korban gempa Lombok. “Alhamdulillah, ratusan rumah warga yang terdampak rusak berat di Gontoran Barat semua sudah terbangun 100 persen dan bisa ditempati korban gempa bumi,” katanya.
Dengan demikian, anggaran bantuan stimulan yang diberikan pemerintah sebesar Rp50 juta per kepala keluarga (KK) kategori rusak berat sudah terserap 100 persen sehingga masyarakat tinggal melakukan penataan dan mempercantik rumah mereka sesuai dengan selera.
Sebelum mengunjungi korban gempa dan pembangunan RTG di Gontoran, Wapres RI membuka kuliah umum di Universitas Mataram (Unram), didampingi Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. Kuliah umum yang dibawakan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin bertema “penangkalan paham radikalisme di kalangan mahasiswa”.
Kegiatan kuliah umum sendiri diselenggarakan dengan tujuan untuk mencegah paham-paham radikalisme di kalangan mahasiswa Universitas Mataram. Dengan mengajak semua peserta kembali menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila yang sudah disepakati oleh bangsa Indoensia.
Kategori Kerusakan
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menjelaskan penyebab adanya rumah korban gempa yang belum selesai ditangani. Ia menjelaskan gempa beruntun yang terjadi di NTB menyebabkan adanya perubahan kategori kerusakan rumah masyarakat korban gempa.
Awalnya rusak ringan atau rusak sedang, berubah menjadi rusak berat atau agak berat. Sehingga terus dilakukan pemutakhiran data rumah masyarakat yang rusak akibat gempa.
“Tadinya rusak ringan atau rusak sedang, tapi setelah datang gempa berikutnya, tadinya rusak ringan berubah menjadi agak berat dan berat. Ini kan tentu pemutakhiran datanya terus dilakukan. Ini butuh waktu,” ujar gubernur.
Sementara itu, Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan masyarakat harus bersyukur dengan capaian pembangunan RTG. Pasalnya, dengan jumlah rumah rusak berat yang mencapai puluhan ribu unit, ditambah rumah rusak ringan dan sedang, angkanya di atas 226.000 unit.
Menurutnya, perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat gempa bukan pekerjaan yang mudah. Namun berkat kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TNI/Polri beserta relawan. Sampai dengan hari ini jumlah rumah masyarakat korban gempa yang sudah selesai dibangun hampir mencapai 200.000 unit. ruf/Ant/AR-3
