Beranda Nasional Sistem Demokrasi Pancasila Masih Yang Terbaik

Sistem Demokrasi Pancasila Masih Yang Terbaik

78
0
BERBAGI

JAKARTA (Berita) : Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Akhmad Muqowam mengatakan, dari sekian banyak sistem pemerintahan , sistem demokrasi Pancasila masih yang terbaik bagi Indonesia. “Saya kira dari sekian sistem pemerintahan yang ada di dunia, sistem demokrasi Pancasila kita masih yang terbaik.

Saya juga mengharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) Serentak di 171 daerah  2018 ini menjadi momentum perubahan ke arah yang lebih baik terutama bagi daerah, jangan hanya berupa pesta demokrasi,”  ujar Muqowam dalam rapat dengar pendapat Komite I DPD RI dengan Dengan LSM Pemantau Pilkada dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2018, di ruang rapat Komite I DPD Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/3)

Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) priode 2002 – 2007, sekaligus pengamat politik Chusnul Mariyah mewacanakan , DPD RI harus berperan mengawasi pelaksanaan PIlkada 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019 .

“DPD punya kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan pilkada sesuai dengan undang-undang, dan dalam penyelengaraan pemilu nanti baik pilkada, pileg dan pilpres DPD mampu mengawasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Rezim yang berkuasa, peserta pemilu sampai ke pemilih,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini disamping pengawasan di berbagai tahapan Pilkada, ada poin penting yang perlu disoroti yaitu sumber dana kampanye para calon peserta pemilu kepala daerah.

“Saat ini baru dua puluh lima persen  dana kampanye yang dilaporkan dengan benar oleh para calon peserta, dan ini tentu masih sangat rendah. Pada hal ini juga termasuk yang perlu diawasi karena terkait politik uang,” tutupnya.

Para pengamat juga memberikan usulan  agar DPD RI membuat studi komprehensif dengan mengajak perguruan tinggi untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada, dan merekomendasikan agar ke depan Pilkada langsung hanya untuk Pemilu Gubernur tidak untuk pemilu Bupati/walikota karena biaya sangat tinggi. (aya)