Jakarta, BP
Keberagaman dan kerukunan antar umat beragama di Sumatera Selatan hingga saat ini tetap berlangsung secara harmonis dan bersinergi, tanpa menimbulkan konflik sosial dan kerusuhan.
Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan sepuluh terbaik pertama dalam penanganan konflik sosial tahun 2017, bidang capaian kinerja tim penanganan terpadu konflik sosial.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Joko Imam Sentosa pada acara rapat koordinasi penanganan konflik sosial tahun 2017, di Jakarta, Rabu (15/3).
Hal itu diraih berdasarkan capaian kinerja Pemprov dalam hal menangani konflik sosial dan antisipasi kerusuhan yang kemungkinan terjadi, dengan membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Provinsi lainnya yang juga menerima penghargaan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.
Mendagri Cahyo Kumolo mengatakan, selama masa pemerintahan Jokowi-JK, rakornas penanganan konflik sosial telah berlangsung sebanyak empat kali. Hal ini sebagai tindak lanjut pencegahan konflik sosial dan kerusuhan, terutama saat menjelang pelaksanaan pilkada serentak, seperti yang baru saja berlangsung pada Febuari lalu dapat berlangsung dengan damai dan tanpa gejolak yang berarti.
Meskipun diakuinya masih ada riak- riak kecil yang timbul, lanjut Cahyo Kumolo, sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia adalah sistem presidensil multipartai. Bahwa pemerintahan berjalan tegak lurus, mulai dari tingkat terbawah adalah Kepala Desa, Lurah, Camat hingga Kepala Negara adalah Presiden.
Ia menambahkan, jika diibaratkan tangan kanan Presiden adalah kepala daerah yang ada di 33 provinsi di Indonesia, maka tangan kiri Presiden adalah para pembantunya, yaitu menteri dan lembaga-lembaga terkait di dalam mulai TNI, Polri, BIN, kejaksaan dan lainnya.
“Tentu saja untuk menjaga keamanan dan penanganan konflik sosial tidak hanya dilakukan oleh BIN saja, namun memerlukan koordinasi bersama seluruh elemen,” ungkap dia.
Hal lainnya yang perlu mendapat pengawasan dan diwaspadai adalah daerah/wilayah perbatasan tempat di mana mudahnya orang-orang asing dapat keluar masuk. Untuk itu, Mendagri meminta agar kepala daerah dapat memaksimalkan SKPD yang terkait, yaitu Kesbangpol untuk melakukan deteksi dini konflik sosial bersama unsur terkait TNI, Polri dan Asintel Kejaksaan. Kesbangpol diminta benar-benar maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Plt Sekda Sumsel Joko Imam Sentosa merasa bangga atas prestasi yang ditorehkan Pemprov Sumsel dalam penanganan konflik sosial. Penghargaan ini merupakan cerminan karakter masyarakat Sumsel yang cinta damai dan mengedepankan persatuan dan kesatuan serta keberagamaan juga keberagaman.
Joko juga mengatakan, Provinsi Sumsel yang memiliki 17 kabupaten/kota, terbukti mampu menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari dan di Sumsel belum pernah sama sekali terjadi konflik sosial.
“Penghargaan ini makin mengokohkan kedudukan Sumsel di peta percaturan politik juga di mata dunia dengan terpilihnya Sumsel sebagai kota penyelenggaraan Asian Games 2018 selain Jakarta,” pungkasnya. #rio
