Melihat angka pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan defisit transaksi berjalan, Presiden Joko Widodo mengajak kalangan perbankan untuk optimis menyambut prospek ekonomi Indonesia 2017.
Menurut Presiden, ekonomi Indonesia akan lebih baik pada 2017. Sesulit apapun ekonomi dunia, masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan. “Kita harus bisa mengambil kesempatan sekecil apapun dan kita gunakan agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ucap Presiden pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center, Selasa 22 November 2016.
Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di antaranya dengan memasarkan produk Indonesia, tidak hanya ke negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok. Tapi juga ke negara berpenduduk besar yang belum pernah dilirik sebelumnya karena banyak produk dari Indonesia yang cocok dengan negara tersebut. “Hanya dengan optimismelah kita bisa melalui tantangan dan rintangan-rintangan ke depan,” kata Presiden.
Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih belum menunjukkan perbaikan karena volume perdagangan dunia masih mengalami penurunan. Meski harga komoditi dari Indonesia sudah mulai naik, tapi masih pada posisi yang belum normal. Kondisi seperti ini bukan berarti tanpa optimisme, terutama bila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ke-1 sebesar 4,94 persen, dan kuartal ke-2 meningkat menjadi 5,18 persen, dan kuartal ke-3 sebesar 5,02 persen. “Kalau dibanding negara lain masih dalam posisi sangat baik. Kita sangat optimis untuk menuju ke depan. Tidak ada hal yang menyebabkan kita pesimis,” ujar Presiden.
Inflasi tahun lalu pun sangat terjaga, yakni sebesar 3,53 persen. Dan tahun ini inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,3 persen. Untuk defisit transaksi berjalan, lanjut Presiden, juga masih berada pada posisi yang dapat dikendalikan dengan baik. Kondisi seperti inilah yang harusnya membuat bangsa Indonesia optimis, tapi terkadang ada isu yang dibesar-besarkan dan menyebabkan kita tidak memiliki rasa optimis yang tinggi. “Meskipun kalau kita lihat survei negara mana yang optimis di dunia. Kita ini ranking kedua setelah Tiongkok,” kata Presiden.
Upaya lain dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik pada tahun 2017 adalah dengan meningkatkan daya saing agar memberikan kemudahan berusaha. Indonesia, dalam survei Ease on Doing Business (EODB) 2017 yang dilansir World Bank mengalami kenaikan 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Meski mengalami kenaikan cukup tajam, Presiden mengatakan, terdapat tiga hal yang penting harus dikerjakan untuk memberikan kemudahan berusaha.
“Pertama, urusan korupsi dan pungli. Kedua, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Ketiga, mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Tiga hal ini yang jadi pokok,” kata Presiden.
Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan daya saing adalah mengubah pemanfaatan anggaran dari konsumtif menjadi produktif. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, misalnya saat menghapus subsisi bahan bakar minyak (BBM) di awal masa jabatan pemerintahan Jokowi_JK. “Pada 2014 saja (subsidi) mencapai Rp 300 triliun, ini angka yang besar sekali. Dan kita alihkan ke hal produktif, baik membangun irigasi, pendidikan maupun memperbaiki layanan kesehatan,” ucap Presiden.
Anggaran yang digunakan untuk hal produktif tentu akan meningkatkan daya saing dan menjadikan negara kita dapat berkompetisi dengan negara lain. Pengalihan anggaran dari sektor konsumtif ke produktif meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 76 persen yang digunakan untuk membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan besar, bandara-bandara baik terminal atau runway-nya. “Karena dengan upaya inilah saya meyakini nantinya biaya transportasi, biaya logistik akan jauh lebih murah dan akhirnya harga barang akan jatuh lebih murah. Inilah yang harus kita kejar, tidak ada yang lain,” kata Presiden.
Pembangunan infrastruktur ini pula yang akan menjadi fokus Presiden. “Saya ingin fokus ke sini (infrastruktur). Suara apapun yang datang, saya akan fokus di bidang infrastruktur ini, baik yang dikerjakan APBN, BUMN, dan investasi swasta,” tutur Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa prioritas membangun infrastruktur diberikan ke sektor swasta. Bila swasta tidak bersedia karena Internal Rate of Return (IRR) tidak menguntungkan, maka pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMN. Jika BUMN tidak bersedia barulah pemerintah menggunakan APBN.
Mengapa pembangunan infrastruktur ini tidak menggunakan APBN? Dalam lima tahun pembangunan infrastruktur diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 4.900 Triliun. “Negara hanya bisa menyiapkan Rp 1.500 Triliun, sisanya dari swasta. Karena tidak mungkin APBN bisa mengerjakan ini, sehingga meningkatkan investasi, arus uang masuk ke negara kita merupakan keharusan. Tanpa itu akan sulit kita menyelesaikan infrastruktur yang ada. Kalau menunggu APBN, mungkin 15-20 tahun baru bisa selesai,” imbuh Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden menjelaskan, suhu politik jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sedikit menghangat, tapi hal ini merupakan sesuatu yang biasa. “Pilkada (2017) ini tidak hanya di DKI Jakarta saja, ada 101 pemilihan bupati, walikota, gubernur di seluruh Indonesia, tetapi sekali lagi tetapi di Jakarta ini istimewa, sehingga kejadian yang kemarin itulah yang kita lihat. Tapi itu hanya sedikit hangat lah, meskipun saya cukup pontang-panting ke sana ke sini, tapi sekali lagi itu hal biasa dalam sebuah pilkada,” kata Presiden.
Presiden pun mengatakan bahwa saat dirinya mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 kondisinya seperti saat ini. “Saya ingat dulu pilgub mirip-mirip karena saya merasakan sendiri di lapangan,” tutur Presiden.
Kini sebagai seorang Presiden, dirinya harus pontang-panting melakukan konsolidasi dengan bertemu ketua partai politik, ulama, organsisasi massa, mengunjungi markas TNI dan Polri. Konsolidasi ini dilakukan agar suhu politik tidak memanas dan memberikan ketenagan kepada masyarakat. “Karena pontang-panting itu, saya yang biasanya enggak pernah naik kuda harus naik kuda. Sekali lagi hanya hangat. Jadi di sini ekonom-ekonom jangan ikut memanasi, hangat sudah biasa itu,” kata Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
