Beranda Nasional Telaah- Hipokrisi perebutan kuasa

Telaah- Hipokrisi perebutan kuasa

50
0
BERBAGI

Cukup disayangkan bahwa politikus yang punya prospek menjanjikan pada akhirnya harus mundur dari pencalonan Pilkada di Jawa Timur karena merasa ada yang melakukan pembunuhan karakter atas pribadinya dengan menyebarkan foto-foto yang direkayasa.

Abdullah Azwar Anas, yang semula dijadikan Calon Wakil Gubernur Jatim yang mendampingi Calon Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf, memilih tidak meneruskan berlaga ketimbang harus menjadi beban dalam perebutan kursi kekuasaan di Jatim itu.

Pembunuhan karakter adalah fenomena lazim di dunia politik. Tindakan itu merupakan bagian dari kampanye negatif yang dilakukan oleh aktor atau dalang politik dalam rangka menjatuhkan lawan-lawan mereka.

Merekayasa foto adalah salah satu bentuk tindakan mencemarkan lawan politik, yang biasanya dikaitkan dengan perilaku asusila. Beredarnya foto rekayasa Presiden Abdurrahman Wahid (mendiang) yang memangku perempuan bernama Aryanti juga bentuk pembunuhan karakter dalam upaya melengserkan presiden yang biasa disapa Gus Dur itu.

Kebetulan, baik Gus Dur maupun Abdullah Azwar Anas adalah politikus yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang basis konstituennya adalah kaum Muslim dari ormas Nahdlatul Ulama (NU). Segmen masyarakat yang busana tradisionalnya antara lain berupa sarung itu sangat sensitif terhadap pimimpin mereka yang melakukan perbuatan mesum.

Bahkan sebelum aksi antikorupsi menjadi bagian dari kesadaran umat, tindakan berzinah di mata kaum Nahdliyyin adalah perbuatan paling tercela dan dapat menghilangkan rasa percaya umat kepada sang pemimpin.

Itu sebabnya, mereka yang tak ingin Abdullah Azwar Anas tampil dan memenangi pertarungan di Pilkada Jatim 2018 memilih langkah paling efektif dalam menghadang laju Bupati Banyuwangi  itu.

Reaksi Abdullah Azwar Anas dengan mengundurkan diri dari pencalonan itu sempat membuat kalangan elite politik di parpol pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terpukul karena tak mudah menemukan penggantinya yang sepadan.

Sebagian publik pun menyayangkan kenapa Anas begitu mudah patah arang dalam melawan politik menghalalkan segala cara yang selayaknya perlu dilawan dengan menantang untuk memverifikasinya. Namun, di sisi lain, juga ada pendukungnya yang memuji pilihannya untuk mundur. Setidaknya, Anas memperlihatkan sikap bahwa kekuasaan tak perlu dikejar secara ambisius.

Selain lewat gambar, pembunuhan karakter juga lazim dilakukan lewat fitnah yang mediumnya adalah kata-kata. Fitnah, hoaks adalah bentuk kampanye hitam sekaligus negatif yang kerap dipraktikkan oleh para pegiat di kancah perpolitikan.

Presiden Joko Widodo yang mencapai tangga puncak dalam perpolitikan nasional juga mengalami pembunuhan karakter yang dilakukan baik lewat kata-kata maupun gambar. Pengaitan Jokowi dengan ideologi komunis dengan merancang narasi yang kadang tak masuk nalar serta memperlihatkan foto rekayasa Jokowi yang berziarah ke makam tokoh komunis Uni Soviet Lenin adalah bentuk pembunuhan karakter.

Korban pembunuhan karakter tak selalu tersingkir dalam percaturan merebut kekuasaan. Jika Abdullah Azwar Anas terpental dari gelanggang perebutan kursi Wakil Gubernur Jatim, Jokowi ternyata berhasil melenggang menuju kursi kekuasaan yang diperjuangkannya.

Pembunuhan karakter juga dialami oleh Prabowo Subianto yang menjadi lawan politik Jokowi dalam Pilpres 2014. Salah satu bentuknya adalah penyebaran opini bahwa Prabowo tak bakal sanggup mengurus pemerintahan karena dia adalah pria yang gagal mengurus rumah tangganya dengan bukti dia bercerai dengan istrinya.

Dengan memproduksi opini semacam itu, sang pembunuh karakter Prabowo mencoba membujuk publik lewat argumen yang sebetulnya tidak bisa dibuktikan kebenaran logisnya. Beberapa pemimpin politik dunia melakukan perceraian dengan pasangannya dan sebagian ternyata berhasil menjalankan tugas kenegaraannya, salah satunya adalah negarawan Afrika Selatan Nelson Mandela yang bercerai dengan Winnie Mandela.

Tampaknya pembunuhan karakter dalam politik masih akan terus berkembang atau tumbuh subur di lahan yang berupa publik yang tingkat kemelekan politiknya masih rendah. Itu sebabnya, pendidikan politik yang menjadi bagian dari pencerahan bagi rakyat agar melek politik menjadi agenda penting sampai masyarakat awam benar-benar tercerahkan.

Setelah menandatangani surat keputusan perihal penambahan subsidi negara untuk dana parpol, Presiden Jokowi berharap bahwa dana itu antara lain bisa digunakan untuk mendidik warga agar menjadi dewasa dalam perkara politik.

Ketika konstituen parpol memiliki tingkat kedewasaan politik yang memadai, ada harapan bahwa pembunuhan politik secara pelahan akan terkikis karena publik setidaknya akan bisa membedakan mana perkara politik substansial dan mana yang hanya merupakan perkara artifisial.

Begitu elite politik mulai menyadari bahwa pembunuhan karakter tak lagi menjadi strategi ampuh untuk menjatuhkan lawan politik, mereka pun pada akhirnya akan berpikir untuk bertarung dengan mengandalkan pilihan program, ide dan rencana kebijakan yang menarik bagi warga.

Sesungguhnya pembunuhan karakter lebih banyak dilakukan oleh kubu-kubu dalam pertarungan politik dengan jalan anonim, yang produsennya tak menampakkan diri secara kesatria. Pembunuhan karakter yang dipraktikkan di era media sosial seperti saat ini pun akan marak selama warganet masih mudah termakan oleh wacana-wacana yang berupa kampanye negatif dan hitam itu.

Dengan kata lain setiap produksi materi yang bertujuan untuk melakukan pembunuhan karakter tak jelas penanggung jawabnya. Pembunuhan karakter adalah wujud hipokrisi dalam memperebutkan kuasa politik.
(T.M020/M.M. Astro)