KUR untuk Ritel Besar, Menko Darmin Ancam tak Naikkan Plafon
Kabar baik buat masyarakat yang bergelut di sektor tani, buruh dan hutan. Sepanjang 2017 ini, sebanyak 19 bank yang menjadi partner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan program akselarasi, sinergi dan inklusi keuangan di bidang pangan atau disingkat Aksi Pangan, siap meningkatkan penyaluran kredit pada ketiga sektor tersebut sebesar 14,12 persen, sehingga menjadi Rp 260 triliun.
Kesiapan ke-19 bank meningkatkan penyaluran kredit pada ketiga sektor, disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad, saat OJK dan sejumlah kementerian meluncurkan program Aksi Pangan di Medan Nan Bapaneh, Tarantang, Lembah Harau, Limapuluh Kota, Jumat siang (24/3).
Peluncuran program yang sejalan dengan Nawacita Jokowi-JK ini, juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menurut Muliaman di hadapan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, program Aksi Pangan yang diluncurkan OJK di Limapuluh Kota, merupakan tindak lanjut dari Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan Presiden Jokowi April 2016. Program ini sekaligus implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang juga diluncurkan Presiden, November silam.
“Aksi Pangan ini merupakan upaya nyata OJK bersama kementerian terkait, serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan, khususnya pada 11 komoditi utama pangan. Diharapkan aksi ini dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan, khususnya di sektor ketahanan pangan, yakni pertanian, peternakan kehutanan, perkebunan dan perikanan,” kata Muliaman.
Mantan Deputi Gubernur BI ini menyebut, lewat program Aksi Pangan tidak hanya 19 bank saja yang menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan menjadi Rp 260 triliun.
Tapi, lebih dari itu, asuransi usaha tani, premi dan luas lahan pertanian yang terlindungi, juga meningkat 64,88%, sehingga menjadi Rp 180 miliar dan 1 juta hektare.
“Kemudian, asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi, juga akan meningkat 238,42% menjadi Rp 27 miliar dan 120 ribu ekor sapi. Penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42% menjadi Rp 8,8 triliun. Penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44% menjadi Rp 9,9 triliun,” kata Muliaman yang hadir bersama pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Muliaman yang didampingi anggota Dewan Komisioner OJK asal Padangpanjang Nurhaida menjelaskan, dalam meningkatkan kredit di bidang pangan, program Aksi Pangan memiliki lima karakter.
Pertama, program akselerasi pembiayaan ini dilakukan dengan sinergi dari OJK, Kementerian dan instansi pemerintah, serta industri jasa keuangan pada 11 komoditi pangan.
Kedua, program ini dilakukan melalui pola pembiayaan rantai nilai (value chain financing) yang mengedepankan proses terpadu dan saling terkait dari hulu ke hilir.
Dengan memanfaatkan kredit/ pembiayaan dari sektor perbankan dan pasar modal, penggunaan produk asuransi pertanian/sapi dan nelayan, melibatkan FinTech dan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait.
Ketiga, tukuk Muliaman, program ini melibatkan produsen/petani, logistik pedesaan, pemasok bibit pupuk, pengolahan, pergudangan, serta off taker, Keempat, program ini memanfaatkan penerapan teknologi informasi bidang pertanian mulai dari teknologi informasi budidaya pertanian, penanganan paska panen, distribusi sampai teknologi penjualan dan literasi keuangan.
Terakhir atau kelima, program Aksi Pangan OJK dilengkapi pendampingan secara intensif untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas produksi. Di samping, peningkatan keterampilan, teknologi pertanian, akses keuangan, serta literasi keuangan.
“Program Aksi Pangan akan disinergikan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah dibentuk OJK di berbagai daerah. Diharapkan, lewat upaya ini dapat mengakselerasi capaian target indeks inklusi keuangan Indonesia yang diamanatkan Presiden sebesar 75 persen pada 2019,” ulas Muliaman.
Pada bagian lain, Muliaman menyebut, program Aksi Pangan juga bertujuan untuk mendorong penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) ke sektor produktif. “Minimal 40 persen KUR ke sektor produktif,” ujarnya.
Sekadar diketahui, tahun ini pemerintah menetapkan plafon KUR sebesar sebesar Rp 110 triliun dengan bunga sembilan persen per tahun. Rinciannya, 81 persen KUR disalurkan untuk usaha mikro, 18 persen untuk sektor ritel dan satu persen untuk kredit TKI. Namun, fakta di lapangan KUR untuk sektor ritel masih mendominasi.
Kondisi ini, diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menghadiri peluncuran program Aksi Pangan. Menurut Darmin, dari tahun ke tahun penyaluran KUR yang sejatinya untuk usaha produktif dan masyarakat kecil lebih banyak kepada pedagang besar (retail).
“Untuk produksi, petani, angkanya itu cuma berkisar 22%. Sementara untuk retail sisanya (78%),” sentil Darmin. Karena itu, Darmin mewanti-wanti 38 lembaga pembiayaan yang ditunjuk sebagai penyalur KUR pada tahun ini, terdiri dari dari 33 bank, 1 koperasi dan empat Lembaga Keuangan Bukan Bank.
“Jika realisasi KUR masih didominasi untuk pedagang dan bukan untuk produksi, plafon anggarannya tidak akan kami naikan,” tegas Darmin sambil berharap, program Aksi Pangan betul-betul mengakselerasi inklusi keuangan untuk mendukung program Nawacita Jokowi-JK.
Petani Jangan Termarginalkan
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap, melalui program Aksi Pangan yang diluncurakan OJK di Limapuluh Kota, petani Indonesia lebih berdaya dan tidak lagi termarginalkan.
“Kami jajaran Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota, siap mendukung dan memfasilitasi demi petani kita tidak lagi termarginalkan,” ucapnya.
Gubernur menyebut harapannya agar petani tidak lagi termarjinalkan, bukanlah harapan berlebihan, jika menilik luasnya cakupan program Aksi Pangan. Mulai dari pembiayaan dan penjaminan, hingga capacity-building petani.
“Dengan ketersediaan modal dan pengetahuan yang cukup, target produksi pangan tentu akan tercapai. Mari menuju ketahanan pangan,” ujarnya. Gubernur juga meyakini, lewat program Aksi Pangan, dunia perbankan akan mendapat keuntungan.
Karena, peluang pengembangan dan pangsa pasar komoditas hasil pertanian Indonesia secara umum dan Limapuluh Kota secara khusus, masih besar. “Bank akan juga mendapatkan keuntungan. Karena, kami melihat masih banyak komoditas yang menguntungkan,” kata Irwan.
Terkait hal ini, Gubernur menggarisbawahi harga komoditas gambir di pasar global yang kerap menurun disebabkan aktivitas negara tertentu. Gubernur menyisipkan pesan agar pemerintah pusat mengambil tindakan atas hal tersebut untuk menjaga stabilitas harga.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengekspor gambir utama di dunia, yang sebagian besar kuota ekspornya merupakan kontribusi Limapuluh Kota, memiliki kemampuan untuk mengintervensi harga.
“Gambir dari Indonesia penyumbang terbesarnya Sumbar. Di Sumbar, penyumbang terbesarnya Limapuluh Kota. Perlu ada dukungan, sebab monopoli India menyebabkan harga gambir rendah. Padahal sebagai produsen terbesar, kita harusnya bisa intervensi,” ujar Gubernur.
Di sisi lain, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi mengaku bergembira, program, Aksi Pangan OJK diluncurkan OJK dari daerahnya. OJK memilih Limapuluh Kota sebagai lokasi peluncuran AKSI Pangan, karena kabupaten ini dinilai menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan pembiayaan rantai nilai (value chain financing) di sektor pangan, juga menjadi sentra peternakan sapi simental.
“Kami berterima kasih, OJK sudah mempercayai Limapuluh Kota sebagai lokasi peluncuran Aksi Pangan, karena menilai daerah kita berhasil menerapkan pembiayaan rantai nilai di sektor pangan, disamping daerah kita juga sentra peternakan sapi simental dan ayam, serta penghasil kakao, gambir dan manggis terbesar. Harapan kita, setelah program ini diluncurkan, pembiayaan di sektor pangan semakin meningkat dan mudah diperoleh,” ujar Irfendi. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
