MEDAN ( Berita ) : Tekanan inflasi pada tahun 2017 diperkirakan tetap terjangkar pada sasarannya yaitu 4±1 persen. Dengan melihat risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan koordinasi di level provinsi maupun kabupaten kota dalam menggiatkan program-program pengendalian inflasi sesuai dengan roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun sebelumnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara Difi A Johansyah mengatakan hal itu kepada wartawan di kantornya Selasa (10/1).
Difi menjelaskan dalam jangka menengah hingga panjang, pengendalian inflasi yang lebih sustainabel diharapkan dapat ditunjang oleh pembentukan BUMD pangan dan peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.
Difi menyebut memasuki akhir tahun 2016, di tengah relatif tingginya inflasi untuk keseluruhan tahun tekanan inflasi volatile foods kembali menurun. “Gejolak harga kelompok ini menurun sejalan dengan membaiknya pasokan,” kata Difi.
Sementara itu, tambahnya, tekanan inflasi kelompok adminstered prices dan kelompok inti meningkat secara terbatas. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sumatera Utara mereda hingga ke level 0,19 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan lalu yang tercatat 0,76 persen (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Desember dalam kurun 10 tahun terakhir.
Ia menyebut inflasi volatile foods pada periode ini menurun dari sebelumnya 2,4 persen (mtm) menjadi 0,03 persen (mtm). Penurunan tersebut utamanya didorong oleh meredanya tekanan inflasi padasub kelompok bumbu-bumbuan dari sebelumnya 13,38 (mtm) menjadi -6,78 persen (mtm).
Adanya koreksi harga sebagian komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, bawang merah dan komoditas hortikultura lainnya yang didorong oleh peningkatan pasokan di pasaran terkait intensifnya operasi pasar dan perdagangan antar wilayah, terutama wilayah Jawa,juga turut memberikan dampak positif terhadap penurunan inflasi di tiga kota, Medan, Sibolga, dan Padang Sidempuan.
Sementara itu, tekanan inflasi administered prices meningkat dari 0,13 persen (mtm) menjadi 0,42 persen (mtm). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh dampak lanjutan dari penyesuaian tarif cukai rokok yang terjadi pada beberapa periode lalu.
Selain itu, semarak perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta persiapan tahun baru mendorong meningkatnya inflasi tarif angkutan udara.Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini juga dipengaruhi oleh mulai meningkatnya harga minyak dunia yang mendorong disesuaikannya harga bahan bakar minyak untuk kelompok non subsidi serta tarif tenaga listrik.
Indikasi membaiknya permintaan terlihat pada peningkatan tekanan inflasi inti yang meningkat dari 0,15 persen (mtm) menjadi 0,21 persen (mtm). Daya beli masyarakat diperkirakan masih kuat yang diindikasikan pada tingginya frekuensi komunikasi seiring dengan perayaan HBKN dan persiapan perayaan tahun baru diduga mendorong peningkatan harga pulsa ponsel.
“Membaiknya daya beli masyarakat sebagai akibat perbaikan harga komoditas perkebunan ditengah pelemahan nilai tukar rupiah juga mendorong peningkatan inflasi inti,” kata Difi.
Sejalan dengan hal tersebut, ekspektasi baik pada level konsumen maupun pedagang yang cenderung meningkat. Demand pull inflation juga cenderung kuat yang ditandai dengan perkembangan indeks keyakinan konsumen yang meningkat.
Secara tahunan, jelas Difi, inflasi tahunan Sumatera Utara 2016 tercatat 6,34 persen (yoy), berada di atas kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2015 yang hanya tercatat 3,24 persen (yoy) dan di atas inflasi nasional sebesar 3,02 persen (yoy).
Namun demikian, fenomena tingginya inflasi pada tahun 2016 ini lebih didominasi oleh faktor non fundamental (gangguan produksi) yang diperkirakan membaik dan tidak akan mempengaruhi tekanan inflasi dalam jangka panjang.
“Untuk mengatasi hal tersebut, langkah pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada penguatan sumber pasokan dan peningkatan kelancaran distribusi pangan,” jelas Difi.
Ke depan, menurutnya, risiko peningkatan tekanan inflasi diperkirakan masih moderat, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa komoditas tertentu.
Pemerintah mulai melakukan penyesuaian tarif listrik beberapa golongan agar penyaluran subsidi tarif listrik tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih lebar dalam mendorong aktivitas perekonomian ke depan.
Sementara itu, tren perbaikan harga minyak dunia, meski berjalan lambat, juga masih mendorong tingginya risiko kenaikan inflasi dari sisi penyesuaian tarif BBM dan tarif listrik. Kondisi tersebut berlangsung ditengah baiknya daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas perkebunan. (wie)
