BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Sumsel Erza Saladin
Palembang, BP
Tidak akuratnya pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial se-Sumsel, sekitar 258 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) se-Sumsel yang dianggarkan melalui APBN tahun 2019 sebanyak 2,6 juta melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) terpaksa dikembalikan ke pusat.
Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Sumsel Erza Saladin, Selasa (31/12) berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena merugikan masyarakat.
Dimana menurut Erza kalau 258 ribu x 23 000 rupiah maka anggarannya mencapai Rp 5.934.000.000.
“ Kalau 258 ribu tidak tepat pendataan itu khan bukan sesuatu yang kecil 258 ribu, maka akurasi dan updating data, dari para pihak yang berwenang dalam hal ini Dinsos dan lainnya itu harus selalu update,” katanya.
Dirinya yakin masih banyak masyarakat yang susah untuk berobat dan dia ril untuk membutuhkan itu dan jangan sampai mereka tidak dapat karena faktor atau kejadian seperti ini.
“ Kalau dia sudah dapat alhamdulilah, maksud saya orang yang sangat membutuhkan dia tidak dapat karena faktor keteledoran atau ketidakakuratan data yang sangat siknifikan ini, seperempat juta , jangan sampai terulang lagi,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Sumsel, H Rizal Kenedy menilai tidak akuratnya data tersebut tentu dari pendataannya yang tidak akurat. “Bisa saja karena hubungan famili, sehingga pendataannya tidak objektif dan lain-lain,” kata politisi PPP ini. Menurut Rizal Kenedy, KIS yang didroping dari pusat melalui PBI APBN tahun 2019 berjumlah 2,6 juta KIS. Jika dibandingan dengan jumlah penduduk miskin di Sumsel, sudah duakali lipat dari jumlah penduduk miskin.
“Artinya, kalau pendataan masyarakat miskin itu valid dan akurat, seharusnya tidak ada lagi masyarakat miskin di Sumatera Selatan yang tidak mendapatkan BPJS gratis melalui PBI. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakt yang tidak mampu belum terakomodir oleh PBI, sehingga mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Karena kurang akuratnya pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-Sumsel, menyebabkan ada warga yang seharusnya mendapatkan KIS tersebut ternyata tidak dapat, begitupun sebaliknya yang seharusnya tidak layak mendapatkan KIS tersebut malah menerima.
Ke depan menurutnya, yang melakukan pendataan agar benar-benar turun ke lapangan dan up-date, supaya masyarakat yang mendapatkan kartu KIS yang melalui PBI pusat maupun daerah memang tepat sasaran. “Sayang sekali sekitar 258 ribu KIS dikembalikan ke pusat dikarenakan tidak ada orangnya. Itu bisa 1-2 Kabupaten/Kota yang bisa dibackup,” katanya.#osk
