Polri Nilai Pernyataan Basuki Diedit
Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjalan sembilan jam. Sayangnya, pasca pemeriksaan Ahok berperilaku tidak seperti biasanya.
Dia hanya mengucapkan empat kalimat yang sama sekali tidak menyentuh esensi pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama. Sedangkan Bareskrim Polri, mendalami kemungkinan perubahan makna ketika video Ahok dipangkas.
Ahok yang mengenakan batik warna cokelat tiba di Gedung Utama Mabes Polri pukul 08.15. Dia hanya melempar senyum pada semua awak media yang menunggunya.
Lantas, dia masuk ke Gedung Utama. Berulang kali, saat tengah hari sejumlah ajudan Ahok menunjukkan gerak-gerik seakan-akan mantan Bupati Belitung itu akan keluar.
Namun, ternyata pemeriksaan berlanjut hingga sore hari. Sekitar pukul 16.30, barulah dipastikan Ahok selesai diperiksa sebagai terlapor. Dia didampingi sejumlah orang, di antaranya Juru Bicara Ahok Ruhut Sitompul dan Kuasa Hukumnya Sirra Prayuna.
Sirra menuturkan, kali ini merupakan pemeriksaan kedua. Untuk pemeriksaan kedua ini ada 22 pertanyaan yang diajukan. Ditambah dengan 18 pertanyaan pada pemeriksaan pertama, maka total pertanyaan yang diajukan ke Ahok menjadi 40.
“Semua berjalan lancar, Ahok menjawab semua pertanyaan dengan baik,” ujarnya singkat.
Sementara, Ahok yang kemudian mengambil arah pembicaraan justru sikapnya berubah, tidak seperti biasanya yang terbuka dalam berkomentar. “Saya kira semua sudah jelas, kalau mau tanya yang lain ke penyidik. Saya mau pulang, lapar,” ujarnya. Tidak ada satu pun pertanyaan pers yang dijawab.
Juru Bicara Divhumas Mabes Polri, Kombespol Rikwanto mengatakan, awalnya penyidik memeriksa soal tujuan dan maksud kedatangan Ahok ke Kepulauan Seribu. “Ternyata, maksudnya ke Kepulauan Seribu itu menyampaikan perkembangan program perikanan,” jelasnya.
Namun, dalam penyampaian di pulau tersebut, ternyata dalam prosesnya Ahok mengucapkan beberapa hal. Ucapan itu kemudian disunting dan ternyata menjadi viral. “Jadi, ada kesan seolah-olah penistaan agama,” ungkapnya.
Bukankah hanya pemotongan durasi video, bukan editing yang dilakukan Buni Yani? Rikwanto menjawab bahwa editing video berupa pemotongan durasi dari yang satu jam menjadi beberapa menit. “Diambil penggalan saja,” ujarnya.
Ditanya apakah pemotongan durasi itu mengubah makna atau tidak, Rikwanto tidak bisa menjawabnya. “Yang jelas berbeda, kalau di video itu ada kata pakai. Tapi, dalam transkip tidak ada kata pakai. Nanti yang akan mengulas adalah saksi ahli,” terangnya.
Rencananya, gelar perkara ini akan dijadwalkan pekan depan. Soal mekanismenya, saat ini semua sedang digodok. “Ini kan baru pertama kali, maka perlu diatur dulu. Lalu, soal landasan hukumnya sudah ada. Tidak ada larangan gelar perkara terbuka,” ujarnya.
Kali ini dibuka agar masyarakat merasa lebih terang. “Tidak ada yang curiga akan rekayasa, termasuk ke penyidik,” paparnya.
Selain itu, pekan ini Bareskrim Polri masih akan fokus terhadap pemeriksaan saksi. Sudah ada 25 saksi yang diperiksa, baik dari saksi ahli, saksi terlapor dan pelapor. “Masih ada delapan orang saksi pelapor lagi yang akan diperiksa,” terangnya.
Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing menyambut positif niat Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mempertimbangkan pelaksanaan gelar perkara terhadap Ahok secara terbuka di hadapan publik dan media.
Menurutnya, hal tersebut sesuai komitmen Tito yaitu akan menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok secara tegas, cepat dan transparan.
Emrus mengatakan, apa pun keputusan penyidik sesuai gelar perkara terbuka harus diterima semua pihak. “Sebab, bisa saja keputusan proses hukum dilanjutkan atau dihentikan terhadap Ahok,” ujar pakar komunikasi publik tersebut.
Polri juga diharap tidak coba-coba bermain api dari gelar perkara tersebut. Polri diminta netral dan lepas dari kepentingan politik mana pun dalam memutuskan hasil gelar perkara orang nomor 1 di ibu kota tersebut.
“Menurut hemat saya, mudah-mudahan secara sosiologis tidak menimbulkan persoalan baru, gelar perkara yang dilakukan secara terbuka tersebut sebagai pilihan terakhir dan terbaik untuk mengakhiri polemik yang terjadi belakangan ini,” imbuhnya.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo membenarkan telah menginstruksi Kapolri membuka gelar perkara dalam kasus Ahok. “Tetapi kita juga harus lihat apakah ada aturan hukum undang-undang yang memperbolehkan atau tidak,” ujarnya usai meninjau progres pembangunan jalan tol di Jakarta Timur, kemarin (7/11).
Sebelumnya, tidak pernah ada gelar perkara sebuah kasus yang dilakukan secara terbuka. “Kalau boleh saya minta dibuka biar tidak ada syakwasangka,” lanjutnya. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana perkembangan proses hukum terhadap Ahok.
Kemarin, Jokowi juga mengunjungi sejumlah pihak yang berkaitan dengan aksi demonstrasi 4 November lalu. Dimulai dari Mabes TNI AD. Di lokasi itu, Presiden mengapelkan 2.185 pasukan yang terlibat dalam pengamanan aksi demonstrasi.
“Saya yakin bukan hanya saya, namun seluruh rakyat Indonesia memberikan apresiasi atas soliditas, kekompakan, dan penggunaan cara-cara persuasif,” tuturnya. Dia ingin TNI dan Polri menjadi agen utama dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau, beragam suku, ras, dan agama.
“Sebagai panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak menolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi,” tegasnya.
Disinggung mengenai aktor politik yang dituding melakukan provokasi, Jokowi menjawab diplomatis. “Nanti kita lihat, nanti kita lihat,” ucapnya.
Begitu pula saat sorenya Jokowi mengunjungi kantor PBNU. Dia diterima oleh Rais Aam PBNU KH MA’ruf Amin dan Ketua Umum Tanfidziyah NU KH Said Aqil Siroj. Dia mengapresiasi jajaran PBNU atas pernyataan-pernyataan yang mampu mendinginkan suasana.
Said Aqil secara terbuka melontarkan kritik atas pernyataan Jokowi yang menyebut kerusuhan usai aksi demo ditunggangi aktor politik.
“Tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi damai 4/11 ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya. Menurut dia, lebih baik aksi demonstrasi menjadi pelajaran bagi semua pihak.
Dia juga menilai pemerintah lamban dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Khusus bagi warga NU, Said Aqil mengingatkan bahwa umat Islam Indonesia masih punya agenda besar.
Ada tantangan ekonomi, budaya, radikalisme, dan terorisme yang masih harus diselesaikan bersama-sama demi kemaslahatan umat. “Jauh lebih besar daripada ngurusi yang satu orang inilah (Ahok),” tambahnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
