Tolak Relokasi, Pedagang Datangi DPRD
Kendati masih diwarnai penolakan dari pedagang korban kebakaran Pasa Ateh, namun Pemko Bukittinggi tetap menetapkan Jl Perintis Kemerdekaan sebagai tempat relokasi pedagang. Paling kurang butuh anggaran Rp 13 miliar guna merampungkan pembangunan kios dan lapak penampungan itu. Namun baik pemko maupun pemprov, tidak memiliki anggaran yang bisa dipergunakan untuk keperluan tersebut.
Hal itu terungkap dalam rapat tindak lanjut terhadap kebakaran Pasar Ateh antara Pemprov Sumbar dengan Pemko Bukittinggi, di ruang rapat Gubernuran, kemarin (2/11). Terlihat hadir, perwakilan PT Semen Padang, BNI, Bank Nagari, Baznas Provinsi, kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan lainnya.
”Karena kebakaran ini musibah, maka tidak ada anggarannya. Beranjak dari hal tersebut, maka kami memanggil seluruh BUMN, BUMD dan Baznas agar dapat membantu pendirian lapak dan kios sementara bagi pedagang. Bantuan yang diberikan bisa berbentuk dana CSR (corporate social responsibility) maupun dalam berbagai jenis bantuan sosial lainnya,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada wartawan, kemarin (2/11).
Paling lambat, lanjutnya, Senin depan (6/11), lokasi relokasi bagi pedagang mesti mulai dibangun dan ditargetkan selesai tiga bulan. ”Alhamdulillah tadi, terkumpul sejumlah dana. Dari Baznas provinsi dan kabupaten/ kota sekitar Rp 1,5 miliar, PT Semen Padang Rp 500 juta, Bank Nagari Rp 100 juta. Selain itu, sejumlah perusahaan BUMN juga berniat membantu. Saat ini, sedang menunggu surat dari kami untuk diteruskan ke kantor pusat,” ujarnya.
Diakui Gubernur, dana yang terkumpul masih tergolong kurang. Dia berharap dukungan perantau dan pihak-pihak lainnya ikut membantu kekurangan anggaran tersebut. Soal pembangunan kembali Pasa Ateh, Irwan mengaku, belum bisa memastikannya.
”Kalau pembangunannya, tergantung dari dana yang dimiliki. Kami sedang bekerja keras dan berupaya mencari bantuan dari sejumlah pihak. Terutama sekali dalam pembangunan lapak dan kios sementara. Setelah itu, baru difokuskan kepada revitalisasi Pasa Ateh tersebut,” jelasnya.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada gubernur dan sejumlah pihak yang telah bahu-membahu memberikan bantuan dana untuk pembangunan lapak dan kios sementara. Dia berjanji, Senin (6/11), pembangunan sudah dimulai. ”Insya Allah paling lambat dalam tiga bulan, pembangunan lapak dan kios darurat selesai dikerjakan. Lokasinya di Jl Perintis Kemerdekaan. Hanya berjarak 300 meter dari Pasa Ateh,” terang dia.
Walaupun lapak dan kios tersebut sifatnya hanya sementara, namun Ramlan menegaskan bahwa bangunannya dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Sehingga, wisatawan tetap nyaman berbelanja. Pihaknya juga tidak mengutip biaya (gratis) kepada pedagang yang menempati kios atau lapak tersebut.
”Tempat penampungan sementara itu sudah kami pikirkan sebaik mungkin. Bahkan, kami membuatkan terminal bayangan, toilet, tempat parkir, serta berada di pusat perekonomian. Sertaakses menuju ke sana, sangat mudah dijangkau,” jelasnya.
Selain bantuan pembangunan tempat penampungan, pihaknya juga sudah mengkomunikasikan kepada sejumlah bank agar memberikan keringanan kepada pedagang. Sejauh ini, sejumlah bank telah bersedia memberikan kredit lunak 6 persen. ”Begitu juga dengan asuransi. Bahkan, beberapa asuransi pedagang telah dicairkan mulai kemarin (Rabu, red),” kata dia.
Kebakaran Pasa Ateh Senin (30/10) lalu, menurut Ramlan, membuat 1.194 pedagang kehilangan tempat berjualan. Di mana, lantai I 50 persen terbakar, lantai II 95 persen dan lantai III 100 persen. Total toko dan lapak yang terbakar 1.190 unit.
Pedagang Datangi DPRD Kemarin (2/11), ratusan pedagang korban kebakaran Pasa Ateh mendatangi gedung DPRD Kota Bukittinggi. Mereka menolak dipindahkan ke pasar penampungan yang direncanakan dibangun di Jl Perintis Kemerdekaan. Apapun jaminan fasilitas yang ditawarkan Pemko Bukittinggi kelak, tidak akan menyurutkan niat pedagang tetap menolak rencana relokasi tersebut.
”Kami menolak direlokasi ke Jl Perintis. Jangan paksakan kehendak pemerintah. Nanti, buang-buang anggaran saja. Izinkan kami berdagang di lokasi yang kami mau,” sebut salah seorang pedagang di dalam gedung DPRD.
Kedatangan para pedagang ini difasilitasi Ketua Komisi I, M Nur Idris dan dilakukan dengar pendapat di ruang sidang DPRD dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, Wakil Ketua Trismon dan sejumlah perwakilan fraksi.
Mantan Ketua Persatuan Pedagang Pasar Bertingkat Pasar Atas Bukittinggi (P4B) tahun 1995-2001, Yulius Rustam, meminta pemerintah setempat memutuskan rencana relokasi itu setelah mendengar aspirasi para pedagang. ”Dulu kebakaran di tahun 1997, kami berhadapan dengan penguasa. Jangan sampai hal itu terulang lagi,” tegasnya.
Perwakilan Tim Negosiator Pedagang Pasa Ateh lainnya, Young Happy membeberkan keengganan pedagang dipindahkan ke Jl Perintis Kemederkaan. Di antaranya, penampungan pasar penampungan jelas memakan banyak biaya dan waktu cukup lama. Belum lagi, terjadi tumpang-tindih terkait biaya sewa antara pedagang dengan Pemko Bukittinggi.
”Sejak dulu, kami bertahan di Pasa Ateh karena harapannya pengunjung Jam Gadang mampir ke toko kami. Kalau sudah dipindahkan ke Jl Perintis, potensi pembeli tentu makin sepi,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial mengaku secepatnya menyampaikan aspirasi pedagang kepada wali kota. ”Kita akan panggil wali kota dalam waktu dekat untuk membicarakan keinginan pedagang,” katanya. Usai dengar pendapat, para pedagang mengajak wakil rakyat meninjau Pasa Ateh yang sudah dipagari Pemko Bukittinggi. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
