PADEK.CO— Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (P2P) Sumatera III dengan PT Semen Padang, diharapkan kedua pihak berkontribusi aktif menyukseskan pembangunan rumah layak huni, sekaligus pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Perumahan yang diwakili Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggara Perumahan, Yudha Rommel Sibero, via zoom meeting saat kegiatan penandatanganan PKS dengan Balai P2P Sumatera III Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Rabu (7/6) .
Penandatanganan PKS di Pekanbaru tentang percepatan pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu, melalui pemberian bahan material pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau itu, dilakukan Dirut Semen Padang Asri Mukhtar bersama Kepala Balai P2P Sumatera III, Zubaidi.
Apalagi, kata Yudha Rommel Sibero, data BPS 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 persen (dari 10,14 persen penduduk miskin) atau 5,8 juta jiwa.
Instruksi Presiden RI No 4 Tahun 2022, menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin ekstrem. Penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Indonesia, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Program bantuan tersebut bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat, sehingga masih diperlukan dukungan dari keswadayaan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai P2P Sumatera III Zubaidi, dan Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar menyambut baik dan mendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu. Zubaidi mengatakan, program BSPS bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga masih diperlukan dukungan dari keswadayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni.
Jika dikaitkan dengan kelompok masyarakat miskin ekstrem, Kementerian PUPR mencermati bahwa masyarakat cenderung kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menambah keswadayaannya. Untuk itu, masyarakat masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari sumber lain, untuk membantu perbaikan rumahnya menjadi lebih layak.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, katanya, telah melaksanakan PKS dengan sejumlah mitra bidang perumahan untuk mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Di antaranya dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan (Habitat for Humanity), Yayasan Adra, PT Propan Raya, PT Mowilex Indonesia dan BTN, serta telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang juga memiliki kesamaan program di sektor perumahan yang dapat disinergikan.
“Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III sebagai pelaksana pembangunan pada Tahun 2023 berkomitmen untuk mewujudkan kolaborasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat, pada 950 unit data rumah masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di 8 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumbar yakni, Padang, Padangpanjang, Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, Padangpariaman, Pasaman, Pasaman Barat, dan Sijunjung,” tambahnya.(*)
