Pelanggaran Masa Kampanye Pemilu 2024 di Harau berlangsung
serius, kemarin.(SY RIDWAN/PADEK)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Limapuluh Kota meminta pengawasan pemilu hingga tingkat nagari untuk saling bekerja sama dan tidak lempar tanggung jawab. Terutama dalam melakukan pengawasan saat masa kampanye.
“Dalam masa kampanye saat ini hingga 10 Februari mendatang, kita harapkan dan ingatkan jajaran pengawasan hingga tingkat nagari untuk saling bekerja sama dan tidak lempar tanggung jawab,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Dapit Alexsander saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye Pemilu 2024 di salah satu kafe di Harau, kemarin.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Bawaslu Sumbar. Turut juga dihadiri Kasubag Pengawasan Eliza dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Mellia Rahmi.
Dapit juga menyebutkan secara aturan terdapat empat jenis pelanggaran di masa kampanye. Pertama pelangaran administrasi, kedua pelanggaran kode etik, ketiga pelanggaran tindak pidana.
Serta ke empat pelanggaran perundang-undangan (netralitas ASN dan TNI Polri). “Di masa kampanye, pelanggaran biasanya yang banyak terjadi adalah pelibatan anak di bawah umur,” ungkapnya.
Untuk mendukung kinerja terkait pengawasan pelanggaran, sebit Dapit, Bawaslu juga memiliki Sistem nformasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Sigap Lapor dan SIWASKAM/ Sistem Pengawasan Kampanye.
“Ini mempermudah masyarakat dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2024,” sebut Dapit. Dapit juga menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran dilakukan calon legislatif atau tim selama kampanye.
“Meski belum adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama dua pekan masa kampanye ini, kami tetap ingatkan jajaran untuk maksimal melakukan pengawasan. Termasuk untuk mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif,” tukasnya. (rid)
