Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I Hermanto mengapresiasi kerja Pemprov Sumbar atas keberhasilan melobi Pemerintah Pusat sehingga Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tetap berstatus sebagai bandara internasional. Tidak turun kelas dari internasional menjadi domestik.
“Ini keberhasilan sekaligus kepercayaan. Keberhasilan lobi Pemprov Sumbar. Kepercayaan dari pusat bahwa Pemprov Sumbar bisa merealisasikan fungsi BIM sebagai bandara internasional,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin (23/2).
Hermanto menilai, kepercayaan dari pusat tersebut tantangan bagi Pemprov Sumbar. “Tantangannya adalah bagaimana Pemprov bisa mengimplementasikan fungsi BIM sebagai bandara internasional secara optimal,” ujar legislator dari FPKS DPR RI ini.
Pertimbangan utama suatu bandara dijadikan dan atau dipertahankan menjadi bandara internasional (pintu masuk luar negeri) ada tiga. Yakni, fungsi bandara sebagai pintu masuk (dan keluar) kargo, pintu masuk pariwisata dan bandara perbatasan.
BIM sudah melayani kargo internasional, seperti ekspor tuna dan produk UMKM Sumbar lainnya. “Tantangan ke depan bagaimana variasi, volume dan nilai ekspor dari Sumbar dari tahun ke tahun terus meningkat,” ujar Hermanto.
Demikian juga dengan pariwisata. “Bagaimana agar kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar meningkat dari tahun ke tahun,” kata Hermanto.
Sebelumnya, diberitakan bahwa pemerintah sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir bakal menurunkan status 32 bandara internasional menjadi hanya 14-15 saja. Selebihnya jadi bandara domestik.
Menindaklanjuti rencana tersebut Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi berkoordinasi dengan Direktorat Transportasi Bappenas.
Dalam koordinasi tersebut diperoleh info bahwa berdasarkan hasil kajian sementara pemerintah, BIM tidak termasuk dalam daftar bandara yang diturunkan kelasnya dari internasional menjadi domestik. Pertimbangannya, BIM strategis fungsinya untuk pariwisata dan perbatasan. (cr8)
