Indonesia adalah target pasar yang potensial di tingkat dunia. Di sisi lain, Diaspora Indonesia yang tinggal di berbagai wilayah dunia memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mendukung program pemerintah secara jarak jauh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap bersaing di dunia internasional.
Gerakan Kebaikan Indonesia merangkum sedikit pemikiran yang salah satunya berasal dari teman-teman di UK yang tergabung di dalam mailing list, IndoExpatUK. Wadah tersebut merupakan perkumpulan para profesional dari berbagai keahlian yang berada di Inggris yang ingin berbagi collective energy, kekuatan, ide, pemikiran, sistem, model dan digital infrastructure untuk mendukung digital economy yang bisa diimplementasikan di Indonesia.
Link and Match
Dalam mempersiapkan era ekonomi digital 2020, salah satu tantangan yang sekaligus kesempatan bagi pemerintah Indonesia adalah kesiapannya dalam menghadapi serbuan besar besaran perubahan teknologi, baik dari segi hukum, sosial dan ekonomi. Contoh demo menentang Uber yang terjadi beberapa waktu yang lalu, hanyalah puncak dari gunung es. Contoh lainnya yang mudah dijumpai adalah berapa banyak organisasi pemerintah yang masih menggunakan hotmail, yahoo dan gmail dalam berkomunikasi secara online, yang terkadang informasi rahasia bisa secara mudah diakses melalui “monitor percakapan”. Nah apakah Indonesia memiliki cyber troops untuk memproteksi kerahasiaan percakapan dari hacker yang dilakukan antar departemen? Seberapa kuatkah cyber police Indonesia dalam menghadapi kejahatan digital? Bila memang harus berpartner denganvendor asing, apakah menyerahkan sepenuhnya pada vendor ICT asing tersebut?
Bagaimana bila Indonesia bermasalah dengan negara asal vendor ICT tersebut? Bagaimana Indonesia menyikapi perdagangan digital? Bagaimana ketegasan dan sanksi pemerintah untuk Bitcoin? Bagaimana bila bitcoin dipakai untuk sarana money laundry dan membanjiri digital market di Indonesia? Bagaimana bertransaksi (menjual ke dan membeli dari) dengan eBay, PayPal, Amazon, AliExpress/Alibaba di Indonesia? Dan masih banyak faktor-faktor lainya yang mempengaruhi.
Beberapa industri digital awalnya dirintis secara kecil-kecilan oleh anak-anak muda di Indonesia. Pada awalnya dimulai dari 5 orang dan pada tahun 2012, akhirnya diakusisi oleh perusahaan digital raksasa media WPP (based in UK under Sir Martin Sorrel). Di sini terlihat bahwa peran dan dukungan pemerintah daerah sangat minim. Foundernya sendiri berhasil mengembangkan perusahaannya sampai diakusisi grup media internasional karena dia punya jaringan pribadi yang sangat kuat, baik pada tingkat daerah maupun di tingkat regional (tech in Asia) dan juga internasional. Perlunya recognition dari pemerintah akan kesuksesan pribadi ini bisa diajak berdampingan agar network dan keahlian yang dimiliki oleh si founder (individual) tersebut menjadi “expert advisor” untuk ke depannya.
Untuk itu, sejumlah rekomendasi yang muncul adalah:
1. Penyediaan pendidikan informal
Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai negara yang bisa dengan mudah meningkatkan kapasitasnya, untuk memperkaya digital skill mengingat bidang IT memiliki cakupan yang luas. Sehingga dari IT bisa bergeser ke hal-hal seputar digital economy, marketing dan sebagainya. Ini berguna untuk memfasilitasi generasi muda (masyarakat) yang ingin beralih profesi bisa dengan mudahnya mempersiapkan dirinya seawal dan setrampil mungkin tanpa harus “terjun bebas” ke dunia digital yang baru.
Banyak anak-anak muda yang sekarang berkerja di sektor digital di Indonesia melakukan “terjun bebas” alias banting setir dari berbagai industri. Salah satu contoh sederhana, belum lama ini salah satu remaja Indonesia direkrut oleh perusahaan giant digital group (Rocket-Internet.com), salah satu platform internet paling besar di luar US yang sekarang lagi heboh masuk ke semua pasar Asia Tenggara. Dia sendiri backgroundnya di operasional dan NGO, tiba-tiba direkrut oleh headhunter untuk jadi branding dan quality manager di salah satu e-commerce platform mereka.
2. Dukungan pemerintah
Di IT kita selalu bicara soal automation, smart, agile, embedded, virtual, dll. Tujuan akhir dari semua itu adalah efisiensi. Kalaupun bisa mengganti manusia dengan robot, self service, dsb. Kesuksesan ICT pada suatu negara didasari pada kondisi negara dan kesiapan masyarakatnya, makro dan mikro ekonomi. Keuntungan kreatif ekonomi digital di Indonesia akan memberikan kemudahan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam memasarkan produknya ke pasar yang berada di propinsi lainya, regional hingga pasar internasional.
Beberapa kelemahan yang terjadi saat ini:
• Contingency planning – if thing goes wrong. Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan sebuah kebijakan dan perundang-undangan/peraturan untuk memfasilitasi pelonjakan digital IT khususnya di bidang keamanan. Menko Polhukkam Luhut Panjaitan mengakui bahwa perkembangan teknologi di Indonesia lebih cepat, jauh lebih cepat dari kemampuan pemerintah mempersiapkan peraturannya.
• Transaksi keungan dari e-commerce “setengah matang”. Saat ini, masih banyak yang menggunakan transaksi manual. Media digital hanya dipergunakan untuk men-display bäräng-barang, namun transaksi pembayaran tetap menggunakan dikirim melalui rekening bank, yang mana banyak terjadi penipuan.
• Peran penting pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan solusi ke arah kebijakan ekonomi dan kepemimpinan. Pemerintah juga menunjukkan peran penting dalam memberikan perlindungan dari sisi calon investor IT, pengusaha dan sektor penunjang lainnya.
Rekomendasi
1. Menjadikan diaspora Indonesia yang bergerak di bidang IT sebagai partner(Vendor ICT) daripada vendor asing murni. Selain ada alasan sense of belonging, juga sebagai bukti pengabdian mengembalikan kepintaran kepada Indonesia selagi tinggal di luar Indonesia.
2. Perlunya dibentuk lembaga konsultasi Satuan Digital Economy Indonesia yang terdiri dari berbagai pemangku kebijakan dan kepentingan strategis, mitra dan lembaga non pemerintah (LSM), badan pendanaan, badan per undang-undangan, badan keamanan, hingga badan keuangan (investasi & perpajakan). Termasuk di sini adalah keterampilan nasional – mulai dari tingkat akademi untuk melakukan kajian literature, mengidentifikasi SWOT analysis, hak patent dan mengeksplorasi tantangan atau masalah yang mempengaruhinya.
3. Rencana menuju tuntutan masa depan digital ekonomi perlu dipelajari akan hambatan, tantangan, peluang dan kegagalan pasar yang dihadapi akibat dari kesenjangan keterampilan digital, dan dampak ekonomi lainya.
4. Investor asing khususnya di bidang ICT akan mengharapkan adanya pasokan keterampilan digital untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sebaliknya bila hal ini tidak bisa dipenuhi akan menjadikan Indonesia kurang menarik sebagai negara tujuan investasi.
5. Setiap warga negara perlu memiliki kesadaran ‘digital melek’ agar menjadi kesadaran masing-masing individu untuk berpartisipasi secara penuh menuju Digital Economy 2020, dengan memenuhi keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dasar seperti dengan menggunakan aplikasi digital untuk berkomunikasi dan melakukan pencarian di internet, dasar- dasar mengenali keamanan cyber, hingga menyadari dampak buruk dari isu-isu yang berkaitan dengan digital.
6. Menjadikan Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI) sebagai lembaga partnership untuk memberdayakan fungsi dan posisi Masyarakat Indonesia yang tinggal dan berdomisili di luar Indonesia untuk mengidetifikasi, “think thank” para praktisi, ilmuwan dan ahli Indonesia atau pun “teman Indonesia” (warga asing yang bersimpati pada Indonesia), dalam segala hal dan ilmu. Memastikan portal GKI menjadi jembatan antara sektor pribadi sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan perubahan kebijakan di bidang digital.
7. GKI dengan people to people power connection bisa melakukan survei dan mengumpulan pool ide dan dari data yang terkumpul bisa berperan penting dalam membantu. GKI juga bisa memastikan bahwa dukungan dan saran yang diterima tetap dirancang dengan baik dan ditargetkan serta memantau kemajuan dari tahun ke tahun mendatang. Adapun pooling ide tersebut berkisar pada: a) sejauh mana tuntutan permintaan keterampilan digital di sektor perekonomian dan jenis kebutuhan keterampilan digital lainya? b) Bidang apa saja yang kurang atau tidak sesuai keterampilan digital di Indonesia? (Mismatch skill didefinisikan sebagai kesenjangan tenaga kerja antara keterampilan individu dan tuntutan pasar tenaga kerja) dan c) bagaimana pasokan keterampilan digital memenuhi permintaan pasar tenaga kerja di Indonesia?
Penulis adalah Koordinator Luar Negeri Gerakan Kebaikan Indonesia, tinggal di Tiongkok. Bisa dihubungi via email [email protected]
