Kondisi keuangan daerah Limapuluh Kota yang diduga sedang tidak baik-baik saja sepanjang tahun 2022 hingga 2023 ini membuat Bupati Safaruddin menjadi waswas.
Meski belum menyampaikan secara langsung kepada awak media, namun akhir-akhir ini, bupati pilihan rakyat itu kerap mewanti-wanti perangkat daerah, terutama perencana anggaran.
Menurut Bupati Safaruddin yang akrab dipanggil Datuak Safar, perangkat daerah perlu merumuskan strategi komprehensif dalam implementasi perencanaannya. “OPD yang menjadi pelaksana agar memperhatikan penganggaran untuk pencapaian target yang direncanakan,” kata Datuak Safar, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2024, beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini diulang kembali oleh Datuak Safar, saat membuka Musrenbang Kecamatan Bukit Barisan, Senin (6/2). Saat itu, Datuak Safar juga menyebut, terwujudnya visi Limapuluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bergantung kepada kesungguhan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, dalam membantu kepala daerah mencapai target serta melaksanakan program-program prioritas daerah.
“Dalam pencapaian visi dan misi daerah, maka pertimbangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Limapuluh Kota, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan serta digitalisasi pemerintahan, perlu menjadi patokan dalam penentuan arah pembangunan,” kata Datuak Safar.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Limapuluh Kota, Gusdian Laora megatakan, Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPD yang digelar Bappelitbang maupun Musrenbang Kecamatan, bertujuan untuk mendapatkan masukan penting dari para pemangku kepentingan. Terutama terkait pembahasan rencana prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024.
“Mudah-mudahan ini akan menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder. Terutama dalam membangun konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Gusdian Laora. (frv)
