Presiden Joko Widodo meresmikan salah satu ruas Jalan Tol Trans-Sumatra yaitu ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer yang terletak di Provinsi Lampung, pada Jumat, 8 Maret 2019.
Peresmian tersebut dilangsungkan di gerbang Tol Natar, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dan dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ruas jalan tol tersebut masih akan terus dilanjutkan hingga Palembang dengan perkiraan selesai di bulan Juni mendatang. Apabila hal itu terwujud, maka panjang ruas jalan tol tersebut akan kembali bertambah menjadi kurang lebih 350 kilometer.
“Kita harapkan nanti Juni tambah lagi sampai ke Palembang. Lebih panjang lagi. Berarti 350 kilometer,” kata Presiden.
Tak hanya itu, nantinya jalan tol Trans Sumatra akan menghubungkan Bakauheni atau Lampung dengan Provinsi Aceh. Sebelumnya, Presiden telah melakukan peletakan batu pertama proyek jalan tol Banda Aceh-Sigli yang pada Jumat, 14 Desember 2018, sebagai bagian dari tol Trans Sumatera.
“Ada yang bertanya, kapan kira-kira Lampung sampai ke Aceh ini sambung? Saya jawab 2024 Lampung sampai Aceh akan tersambungkan. Insyaallah akan tersambung,” ucapnya.
Infrastruktur dan Birokrasi Cepat Datangkan Investasi
Pembangunan ruas jalan tol yang baru saja diresmikan tersebut diharapkan Presiden dapat bermanfaat bagi pengembangan pariwisata setempat sekaligus meningkatkan perekonomian. Investasi juga diperkirakan akan masuk seiring dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung.
“Ini akan men-trigger investasi untuk masuk ke lokasi-lokasi yang berkaitan dan berdekatan dengan tol. Ini yang kita koneksikan. Misalnya di Lampung, Pak Gubernur merancang ada kawasan ekonomi khusus yang menarik, yang memberikan kecepatan, dan fasilitas-fasilitas kepada investor sehingga tertarik masuk ke sini dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Presiden, Provinsi Lampung dapat menjadi percontohan bagi akselerasi perekonomian dan perizinan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal itu salah satunya ditandai dengan proses pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan tol tersebut yang berlangsung dengan sangat cepat. Selain itu kecepatan pelayanan birokrasi dan perizinan di wilayah tersebut juga mendukung akselerasi tersebut.
“Misalnya untuk perizinan SIUP. Saya tanya tadi untuk empat kabupaten jawabannya sama: SIUP tidak dipungut biaya dan hanya memakan waktu satu hari,” ucap Presiden.
“Saya tanya lagi untuk IMB. Pak, IMB agak lama. Pikir saya agak lama itu 3 bulan, ternyata IMB selesai ada yang menyampaikan kepada saya 3 hari, ada yang 1 minggu. Itu sudah cepat untuk IMB menurut saya,” imbuhnya.
Kecepatan-kecepatan pelayanan inilah yang apabila disandingkan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan investasi di suatu daerah. Dengan kemajuan tersebut, Kepala Negara berharap agar Provinsi Lampung mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya.
“Di sini infrastruktur siap dan perizinan cepat. Saya kira akan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya dan kita harapkan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang makin banyak di Provinsi Lampung,” tandasnya.
