20 Pejabat Incar Kursi Tiga OPD
Saat ini tiga kursi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Padang masih kosong. Tiga OPD yang tengah kosong yakni Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Sebanyak 20 pejabat mengincar kursi tiga OPD yang tengah proses lelang jabatan.
Seluruh pejabat itu kini mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar melalui sistem Computer Asisted Test (CAT) di ruangan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Balaikota Padang, Kamis (9/2) pagi.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/b, Asnel mengatakan, kran seleksi terbuka sudah dibuka sejak 17 Januari hingga 6 Februari 2017 lalu. Sebanyak 23 berkas masuk ke meja panitia seleksi.
“Setelah melalui proses seleksi administrasi, dari 23 peserta, hanya 20 orang yang lolos,” terang Asnel, Kamis (9/2) itu. Diterangkan Asnel, 20 pejabat yang mengikuti seleksi umumnya pejabat yang bertugas di lingkup Pemko Padang. Posisi Kepala Dinas Pendidikan paling banyak peminat.
“Dari tiga OPD itu, Dinas Pendidikan paling diminati,” ujar Asnel.
Dari berkas yang masuk dan seleksi administrasi yang dilakukan, sebanyak sembilan pejabat ikut bertarung memperebutkan kursi Kepala Dinas Pendidikan. Kesembilan pejabat itu di antaranya yakni Barlius, Syafri Atmi, Hakim, Muhammad Hasbi, Razali, Eri Sendjaya, Setrial, Doris Y, serta Witra Dewi.
Sementara itu, seleksi posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diikuti enam pejabat. Keenam pejabat itu yakni Azwin, Yuherdi, Afriadi, Hermansyah, Desmon Danus, serta Arfian.
Untuk posisi Kepala Dinas Pertanian diperebutkan lima pejabat. Kelimanya yaitu Syahrial Kamat, Syaiful Bahri, Oktavia Delri, Mairizon, serta Edi Dharma.
Ansel mengatakan, tiga pejabat lain yang tidak lolos dikarenakan masih belum mencukupi syarat untuk duduk sebagai pejabat eselon II/b.
“Ketiganya belum mencukupi syarat,” tukas Asnel.
Seluruh pejabat akan mengikuti proses yang cukup panjang. Setelah mengikuti proses seleksi kompetensi dasar, nantinya masing-masing peserta akan melakukan presentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Setelah jumlahnya mengerucut, tiga nama terbaik di masing-masing posisi diserahkan kepada Wali Kota Padang.
“Usai itu tiga terbaik akan diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan diumumkan,” tutup Asnel.
Terpisah, pengamat pemerintahan, Rusdi Lubis mengatakan, seleksi pimpinan OPD harus dilakukan secara profesional dan transparan sehingga pejabat yang dihasilkan nantinya merupakan pejabat yang betul-betul berkompeten di bidangnya.
“Tidak boleh ada pejabat titipan. Panitia seleksi harus tegas dan berani,” tuturnya.
Dijelaskan, dalam proses seleksi ada beberapa hal yang dinilai dari pejabat itu yakni dari segi managerial, teknis dan sosial. Untuk itu dalam seleksi tidak boleh ada pejabat titipan dari pihak tertentu. Selain itu panitia seleksi harus dapat bersikap netral.
Rusdi berharap, panitia seleksi tetap bersikap independen tanpa memihak siapa pun sehingga seleksi yang dilakukan tidak dinilai oleh masyarakat sebagai formalitas saja. “Panitia seleksi diminta objektif dan memberikan penilain sesuai kemampuan pejabat yang mengikuti seleksi,” tegasnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
