Cianjur (ANTARA News) – Dinas Kesehatan Cianjur, Jawa Barat mengklaim munculnya gizi buruk di wilayah tersebut bukan hanya bayi kekurangan gizi, namun banyak akibat perilaku orang tua yang buruk ketika mengurus anaknya.
Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Tresna Gumilar di Cianjur Jumat mengatakan selama 2016 ada 20 laporan bayi yang terindikasi gizi buruk, sedangkan tahun 2017 laporan bayi terindikasi gizi buruk masih di bawah 10 bayi.
“Laporkan yang masuk tahun ini, baru terindikasi gizi buruk, yang benar-benar sudah gizi buruk hanya beberapa,” katanya.
Dia menjelaskan bayi yang terkena gizi buruk bukan karena asupan gizi yang tidak terpenuhi, namun perilaku orang tua yang tidak sehat seperti merokok di dekat anak atau lingkungan yang tidak sehat.
“Di Cianjur kebanyakan akibat bukan sebab seperti yang dialami Hani Febriani (1), saya sudah cek ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Setelah orang tuanya ditanya sering merokok dekat anak, dia menjawab iya. Sehingga anaknya terkena KP, akibatnya asupan gizi berkurang ketika sakit,” katanya.
Mendapati hal tersebut, pihaknya menduga gizi buruk yang diderita balita tersebut bukan semata-mata urusan ekonomi dan gizi, tapi akibat perilaku hidup orangtua yang tidak sehat.
Di Cianjur, kata dia, tidak banyak warga yang terlalu miskin sampai tidak makan atau asupan gizinya sangat kurang.
“Bahkan urusan gizi terkadang tidak mempengaruhi, sebab banyak warga yang makan tidak dengan gizi seimbang namun tumbuh sehat. Saya juga sempat jadi asisten daerah bidang ekonomi, jadi tahu bagaimana kondisi ekonomi Cianjur. Untuk yang sampai sangat miskin dan tidak bisa makan itu sangat kecil jumlahnya,” kata Tresna.
Dia mengungkapkan dalam penanganan masalah gizi, Pemkab telah bekerja secara aktif melalui puskesmas dan kader posyandu, dimana kader posyandu mendorong agar pemerintahan desa hingga RT turut membantu untuk menjamin kesejahteraan warga.
“Urusan gizi kan sudah ada petugas gizi di setiap daerah. Kami mengharapkan, pemerintah desa dengan anggaran yang sekarang dapat ikut serta membangun warga yang sejahtera, minimal memberikan bantuan khusus pada warga kurang mampu, di samping pemerintah kabupaten yang bekerja menangani,” katanya.
Sedangkan terkait biaya perawatan Hani di rumah sakit, warga masih bisa mendaftar dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) jika memang benar-benar tidak mampu dan dijamin biayanya oleh pemerintah daerah.
“Kalau memang benar-benar miskin, kami akan teruskan informasinya ke bupati untuk diberikan kebijakan penanggungan biaya. Silahkan mengajukan SKTM karena masih bisa untuk warga yang benar-benar miskin,” katanya.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2017
