DPRD Kota Padang memanggil Kepala Disdik Kota Padang Habibul Fuadi untuk meminta solusi terkait protes orangtua calon peserta didik yang mendaftar PPDB online SMP tahap II jalur zonasi. Keluhan orangtua terkait indikator PPDB yang lebih melihat usia dibanding nilai yang diperoleh peserta didik.
Rapat anggota DPRD Padang bersama Disdik Padang diwarnai aksi puluhan orangtua. Saat istirahat pukul 12.30 WIB, rombongan Habibul Fuadi dihalangi para orangtua saat meninggalkan Gedung DPRD.
Sejumlah ibu-ibu nekat untuk menaiki mobil yang ditumpangi Habibul Fuadi. Kericuhan sempat menjalar ke Jalan Sawahan sehingga menimbulkan perhatian pengendara motor yang melintas. Beruntung satpam berhasil menengahi upaya ibu-ibu tersebut.
Puluhan orangtua itu rela menunggu sampai sore hari untuk mendengarkan langsung dan memastikan keputusan serta solusi yang dibahas terkait nasib anak mereka yang tidak bisa lulus SMP Negeri di Kota Padang.
Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, memang faktanya anak-anak yang memiliki nilai tinggi tidak lulus di dua SMP negeri yang mereka pilih, lantaran usia anak mereka lebih muda dibandingkan usia yang lulus di Tahap II PPDB online tersebut.
“Jadi apa gunanya belajar selama 6 tahun di SD dan mendapatkan nilai tinggi namun ketika masuk ke SMP ternyata tidak lulus. Itu yang kita pertanyakan kenapa indikator penilaian PPDB online SMP tahap II harus berdasarkan usia siswa tersebut,” ungkapnya.
Syafrial menambahkan, untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sejumlah anggota DPRD Kota Padang mengusulkan kepada Disdik Kota Padang untuk melakukan beberapa.
“Ada beberapa usulan dari kami terkait permasalahan ini seperti menambahkan kuota jumlah siswa di masing-masing SMP di Kota Padang. Kemudian ada juga penerapan pembelajaran dua shift nantinya agar siswa-siswi yang nilainya tinggi bisa bersekolah di SMP negeri,” jelasnya.
Lebih lanjut Syafrial menjelaskan, dari data yang diterima oleh DPRD Padang, ada 3 ribu lebih anak yang tidak diterima di SMP negeri di Kota Padang. Di antara 3 ribu anak tersebut, ada yang nilainya tinggi dan berprestasi namun usia mereka masih muda dibandingkan siswa lainnya.
“Kebanyakan anak-anak itu berasal dari keluarga miskin sehingga jika bersekolah di SMP swasta, mereka tidak sanggup membiayai sekolah anak mereka,” ujarnya.
Habibul: Rencana Kuota Ditambah
Kepala Disdik Padang, Habibul Fuadi mengatakan, setelah mengadakan rapat bersama DPRD Kota Padang, Disdik Kota Padang akan menambah jumlah kuota calon peserta didik SMP tahun ajaran 2020/2021.
Penambahan kuato jumlah siswa itu diutamakan kepada siswa-siswi yang tidak diterima pada PPDB online SMP tahap II yang mana siswa tersebut memiliki nilai tinggi namun usia mereka lebih muda.
“Jadi dalam keputusan bersama DPRD kota Padang, kami berencana menambah kuota jumlah siswa SMP negeri di Kota Padang. Namun tentu rencana ini akan disampaikan kepada Walikota Padang,” jelasnya.
Sebelumnya Habibul mengatakan, jumlah lulusan SD di Kota Padang pada tahun 2020 adalah 15. 836 siswa baik negeri maupun swasta. Sementara untuk daya tampung SMP negeri di Kota Padang adalah sebanyak 8.697 siswa.
“Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun jumlah lulusan serta daya tampung SMP negeri di Kota Padang jumlahnya relatif sama. Namun memang karena PPDB online SMP tahap II ini indikator penilaian adalah usia, maka ini yang menjadi masalah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Habibul mengatakan, solusi penambahan jumlah peserta didik di SMP negeri tersebut mekanismenya akan melihat peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bagi masyarakat yang termasuk keluarga tidak mampu namun tidak terdaftar pada DTKS, maka akan dilihat nilai anaknya dan prestasi yang diraih anak mereka,” ujarnya.
Kemudian solusi kedua yang didapatkan adalah, bagi peserta didik yang tidak lulus pada PPDB online SMP tahap II karena permasalahan usia bisa nantinya ditampung di dua SMP filial yang ada di Kota Padang yakni SMP Negeri 43 dan filial SMP Negeri 26 Padang yaitu SMP Negeri 44.
“Di masing-masing dua SMP negeri filial itu, daya tampungnya ada masing-masing tiga kelas di mana satu kelas berisi 32 siswa. Maka jika ditotalkan ada sebanyak 192 siswa yang bisa ditampung,” jelasnya.
Sementara untuk waktu penambahan kuota tersebut, Habibul mengatakan pihaknya akan menyampaikan kepada Wali Kota Padang. “Pastinya hasil atau solusi ini kita sampaikan dulu kepada bapak Wali Kota Padang untuk memutuskan,” tukasnya. (a)
