PADEK.JAWAPOS.COM–Ratusan masyarakat Jorong Pigogah Patibubua, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat jauh–jauh datang berunjukrasa ke Kantor Gubernur Sumbar, Jl Jenderal Sudirman Padang.
Masyarakat di Kecamatan Sungai Beremas ini, minta Pemprov Sumbar menolong mereka. Pasalnya, beberapa warga ditangkap oleh aparat saat memanen sawit di ladang mereka. Sebab, ladang mereka itu berada dalam kawasan Hutan Produksi.
“Kami hanya meminta Pemprov Sumbar untuk membiarkan kami melakukan panen sawit di ladang kami yang berada di kawasan hutan produksi. Kelangsungan hidup kami bergantung pada ladang sawit di hutan produksi tersebut,” ujar Haris Ritonga, salah seorang juru bifcara warga dalam aksi tersebut, Senin (31/7).
Haris Ritonga menambahkan, sebelumnya masyarakat diperbolehkan melakukan panen buah sawit di ladang mereka yang berada di hutan tersebut.
“Namun tahun 2021lalu, warga kami ditangkap karena beraktivitas di hutan produksi itu. Tidak ada sosialisasi oleh pemerintah daerah. Saat ini takut melakukan aktivitas di hutan, karena takut ditangkap polisi,” ujar Haris.
Mereka meminta Pemprov Sumbar turun tangan menyelesaikan permasalahan masyarakat agar tidak terjadi lagi penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwajib. “Di lokasi itu ada 700 KK yang menggantungkan hidup dari ladang sawit yang berada di hutan,” tambahnya.
Para pendemo ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi. “Kami ingin bertemu gubernur, tetapi gubernur tidak ada. Kami tidak akan pulang hingga gubernur menemui kami,” jelasnya.
Plt Asisten II Setdaprov Sumbar, Yozarwardi Saputra dalam kesempatan tersebut menjelaskan Pemprov Sumbar menampung aspirasi masyarakat dan akan melanjutkan kepada pimpinan.
“Saya selaku Plt Asisten II mewakili gubernur menemui pendemo. Saat ini gubernur tidak berada di tempat. Tapi warga tidak mau menemui perwakilan, mereka hanya mau bertemu gubernur, jadi kami meminta izin ke petugas keamanan untuk kembali ke kantor,” jelasnya.
Yozarwardi yang juga Kepala Dinas Kehutanan Sumbar itu menyampaikan, Gubernur Sumbar punya atensi terhadap permasalahan ini.
“Tidak benar Gubernur tidak membahasnya. Ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti untuk pencatatan kawasannya, masyarakatnya, sejak tahun berapa. Ini juga disupport data ini dari pihak Polres Pasaman Barat,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, sosialisasi juga telah dilakukan di Kantor Bupati Pasaman Barat dan di Air Bangis.
“Ada atensi gubernur, yang terpenting saat ini adalah apa yang diharapkan masyarakat dan mencari solusinya,” lanjutnya. (edg/rpg)
