Padang – Dalam suasana yang cukup tegang, Calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Epyardi Asda saling beradu pendapat terkait program sosial dan dukungan terhadap masjid serta pesantren.
Hal itu terjadi saat debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2024 yang digelar KPU di Hotel Mercure, Kota Padang, Rabu (13/11/2024) malam.
Hal ini terjadi ketika Epyardi mengajukan pertanyaan kritis mengenai program yang digagas Mahyeldi untuk mendukung ketahanan sosial, budaya, dan agama di Sumatera Barat.
Program yang disinggung khususnya yang berkaitan dengan nilai falsafah adat Minangkabau ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah’.
Epyardi mempertanyakan sejauh mana Mahyeldi menerapkan prinsip ini dalam kepemimpinannya, terutama terkait bantuan dan kunjungan ke pesantren.
“Pertanyaan saya, Pak, sejauh mana bapak memahami adat dan falsafah kita ini? Pesantren mana yang sudah bapak bantu selain yang dikelola kader PKS? Setiap kunjungan bapak, kenapa hanya di tempat kader PKS?,” tanya Epyardi.
Epyardi juga menyinggung soal kunjungan Mahyeldi yang menurutnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Setiap kunjungan kerja saya ke daerah, masyarakat melaporkan bahwa bapak hanya datang, tapi tidak ada tindakan nyata, kecuali hanya datang untuk memantau. Ini yang dikeluhkan masyarakat, Pak,” ujar Epyardi.
Mahyeldi Bantah Tudingan Epyardi
Menanggapi tudingan tersebut, Mahyeldi pun menanggapi santai terkait pernyataan Epyardi yang menyinggung masjid yang sering dikunjungi atau dibantunya dianggap milik PKS.
Mahyeldi menegaskan, bantuan dan kunjungan yang dilakukannya ditujukan kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang afiliasi tertentu.
“Masjid itu milik umat, Pak, bukan milik PKS atau kelompok tertentu,” jawab Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, setiap program safari Ramadan dan kegiatan sosial lainnya selalu dilakukan secara inklusif.
“Kami mengunjungi masyarakat yang membutuhkan, tanpa melihat mereka dari kelompok atau golongan apa. Ingat waktu kita bantu warga, pak, ketika rumahnya rusak? Itu juga dilakukan tanpa melihat afiliasi politik,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, bantuan yang diberikan, termasuk untuk masjid dan pesantren, dilakukan dengan tujuan sosial, bukan politik.
“Ketika ada masjid yang rusak, kita bantu tanpa harus ada merek-merek atau kelompok tertentu. Masjid adalah milik umat, bukan milik partai atau golongan tertentu,” ucap Mahyeldi. (*)
