Jakarta, BP
Anggota Komisi XI
Maruarar Sirait bersama Ichsanuddin Noorsy dan Aziz Syamsuddin
DPR RI Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah harus realistis menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pajak agar kesejahteraan rakyat terwujud. Namun, DPR optimis target pajak dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai.
“Tahun 2017 target pertumbuhan 5,2 % dan terealisasi 5,1 % sedangkan penerimaan pajak tidak memenuhi target di level Rp 1.307,6 triliun. Sehingga harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan target pajak,” ujar Maruarar Sirait di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Kamis (13/7).
Menurut Maruarar, kondisi ekonomi dunia sedang melambat, tapi sektor riil ekonomi kecil dan menengah di Indonesia tetap tumbuh dengan baik. Idealnya, kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kenaikan pajak. “Kondisi setiap negara berbeda-beda. Namun, pemerintahan Jokowi telah membangun pondasi perekonomian jangka panjang dengan membangun berbagai insfrastruktur di seluruh Indonesia,” tutur Maruarar.
Dengan kondisi ekonomi sulit kata Maruarar, seharusnya anggota DPR tidak minta kenaikan gaji dan tunjangan. DPR harus mendukung alokasi anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, mensubsidi pertanian, dan usaha kecil menengah lain.
Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin menyatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan target pajak tersebut, seluruh rakyat harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Karena untuk pendanaan proyek infrastruktur harus diambil dari pajak, bukan dengan cara utang.
“Agak sulit dan terlalu lama memang mengejar pajak dan ekonomi sesuai target. Tapi DPR berusaha maksimal sepanjang dana pembangunan infrastruktur dan yang lain itu tepat sasaran,” jelas Aziz.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, bila beban utang luar negeri suatu negara mencapai fluktuasi 30 %, maka dalam level bahaya. Bank Dunia sudah menempatkan Indonesia pada level 30% tersebut karena sudah berada pada level 34,08%. Dan, selama sebuah Negara memiliki utang luar negeri sudah pasti dengan mudah didekte oleh asing. Sehingga sampai 2020 – 2040 Indonesia tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” kata Noorsy seraya menambahkan, negara yang memberi pinjaman kepada Indonesia adalah Singapura (58 M dolar AS), Jepang (31 M dolar AS), Belanda (11 M dolar AS) dan Amerika Serikat. #duk
