DPRD terhadap Rancangan APBD 2022 beberapa waktu lalu.(IST)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota, sudah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 kepada DPRD setempat.
Pendapatan daerah tahun depan ditaksir Rp1,25 triliun. Sedangkan belanja daerah diproyeksi Rp1,28 triliun (lihat grafis-red).
Berdasarkan RAPBD tahun 2023 yang diajukan pemkab tersebut, Fraksi Partai Hanura DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Gustiranda, Epi Suardi dan Arsimedes, menilai, belanja daerah tahun depan tidak mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
Bahkan, Fraksi Partai Hanura menilai, RAPBD tahun 2023 tidak maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum menyampaikan penilaian itu, Fraksi Partai Hanura membeberkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dari RAPBD yang disampaikan bupati kepada DPRD.
Khusus untuk pendapatan daerah, diproyeksi sebesar Rp1,25 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk dari pendapatan daerah, cuma Rp109,74 miliar.
“Dapat disimpulkan PAD hanya berkontribusi terhadap total pendapatan daerah di bawah 10 persen atau pasnya 8,78 Persen dari total pendapatan daerah. Kalau kita riil melihat realisasi PAD lima tahun sebelumnya, realisasi PAD tidak pernah memenuhi target dari rancangan APBD. Bahkan boleh dibilang, PAD Limapuluh Kota hanya berkontribusi terhadap total pendapatan daerah di bawah 7 persen,” demikian Fraksi Hanura.
Selain mengulas proyeksi pendapatan daerah yang disampaikan bupati, Fraksi Hanura juga mengupas proyeksi belanja daerah tahun depan sebesar Rp1,28 triliun. Terdiri dari belanja operasi Rp988,13 miliar, belanja modal Rp132,99 miliar, belanja tak terduga Rp2,39 miliar, dan belanja transfer Rp161,48 miliar.
“Alokasi belanja Operasi sebesar Rp988,13 miliar, dengan komponen terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp696,2 miliar, belanja barang dan jasa Rp206,7 miliar, dan belanja hibah Rp83,7 miliar. Ini menggambarkan belanja daerah 2023 tidak mencerminkan prinsip efesiensi, efektivitas, ekonomis,” begitu pendapat Fraksi Hanura.
Sedangkan Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional DPRD Limpuluh Kota melihat rencana pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp1,25 triliun, menurun dibanding pendapatan daerah tahun 2022.
Karena itu pula, fraksi gabungan PDI-Perjuangan, PKB, dan Partai NasDem ini berharap pemda lebih mengoptimalkan seluruh jenis pendapatan, untuk mencapai target pendapatan daerah tahun depan.
Tidak itu saja, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional yang terdiri dari Haji Darlius, Akmal Rustam, Emmy Setiawan, Asrul, dan Alia Efendi juga mengomentari rancangan belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp1,28 triliun.
Fraksi ini melihat, belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Karena itu pemda diminta rasionalisasi anggaran agar tidak terjadi defisit. Masih terkait dengan belanja daerah tahun 2023, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menyoroti belanja modal yang dialokasikan hanya Rp132,99 miliar atau hanya 10,34 % dari total belanja daerah.
Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menilai belanja modal ini sangat minim dan berharap bisa ditambah karena fakta di lapangan kebutuhan meningkat pascapandemi Covid-19. Hal serupa disampaikan Fraksi PPP DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari H Ermizal Jalinus, Wirman Dt Pangeran, dan Ridhawati.
“Dilihat dari RAPBD Tahun 2023 terdapat belanja barang dan jasa sebesar Rp 206,75 miliar. Sementara belanja modal sebesar Rp132,99 miliar. Dengan kondisi ini Fraksi PPP memandang perlu untuk memberikan masukan, bahwa belanja modal harus dinaikkan dan mengurangi belanja barang dan jasa,” kata H Ermizal Jalinus atau Haji Emi.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Deni Asra, Mhd Afdal, Khairul Apit, Virmadona, Irman Tedi, dan Hendri, dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD tahun 2023, lebih banyak mengupas soal sumber pendapatan daerah.
Fraksi Partai Gerindra memandang, pendapatan daerah masih cenderung bergantung kepada bantuan pemerintah pusat dengan persentase kontribusi sebesar 86,57%.
“Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa sudah seharusnya pemda mengambil langkah strategis untuk mengelola pontensi PAD dan melakukan belanja daerah yang efektif dan efesien. Karena kondisi PAD Limapuluh Kota Tahun 2023 dengan persentase kontribusi hanya sebesar 8,78 persen,” begitu pendapat Fraksi Partai Gerindra.
Ini juga disampaikan Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Marsanova Andesra, Mulyadi, dan Akrimal Adham.
Menurut fraksi partai berlambang matahari terbit ini, Pemkab Limapuluh Kota harus bekerja lebih maksimal dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam 5 tahun ke depan, untuk meningkatkan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari pusat.
“Apalagi, pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 84 tahun 2022, pendapatan transfer dari pusat, sudah diatur dan diarahkan peruntukkannya. Daerah tidak bisa bebas menggunakan dana transfer dari pusat,” kata Marsanova Andesra. (frv)
