Badan Keuangan Pastikan KUA-PPAS Disampaikan Hari Ini
DPRD Limapuluh Kota meminta pemerintah daerah setempat segera mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2017, diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Mengingat, saat ini sudah memasuki triwulan keempat tahun anggaran berjalan.
”Kita minta Pemkab Limapuluh Kota segera mengajukan RAPBD-P 2017. Sejauh ini, baru Rancangan APBD 2017 yang diajukan kepada kami. Sedangkan Perubahan APBD 2017 belum dimasukkan. Jangankan nota penjelasannya, KUA-PPAS Perubahan APBD 2017 juga belum sampai kepada kami,” kata Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safarudin Dt Bandaro Rajo kepada Padang Ekspres, di sela-sela kunjungannya ke Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kamis sore (19/10).
Pria yang akrab dipanggil Datuak Safar menyebut, pekan lalu Pemkab Limapuluh Kota memang sudah mengajukan Rancangan APBD 2018 kepada DPRD. Namun, DPRD berpendapat, sebelum APBD tahun depan dibahas, sebaiknya dituntaskan dulu Perubahan APBD 2017. Sehingga, jika ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di sisa tahun anggaran berjalan saat ini, dapat diketahui apakah kegiatan tersebut akan dilanjutkan 2018 atau tidak.
Terkait Rancangan APBD 2018 yang sudah diajukan Pemkab Limapuluh Kota, DPRD mengapresiasi lima program prioritas yang termaktub di dalamnya. Sekaligus berharap kelima program itu betul-betul terwujud tahun depan. Kelima program prioritas tahun 2018 yang diajukan Pemkab Limapuluh Kota itu masing-masing pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi birokrasi, penguatan pemerintah nagari dan infrastruktur daerah.
Meski mengapresiasi kelima program prioritas dalam Rancangan APBD 2018 itu, namun DPRD sebagaimana disampaikan Datuak Safar tetap memberikan beberapa catatan kritis. Untuk pariwisata dan ekonomi kreatif misalnya, harus jelas apa objek wisata unggulan yang akan digarap. ”Jika itu adalah Lembah Harau, tentu beberapa SKPD yang harus fokus membangun ke sana,” kata Datuak Safar.
Begitu pula untuk reformasi birokrasi, agar terlaksana dengan baik pada 2018 perlu dituntaskan status kepala OPD yang masih Plt atau Plh. ”Sekarang kan masih ada Plt dan Plh. Ini kalau bisa dituntaskan dulu. Agar kepala OPD tak setengah-tengah dalam bekerja,” kata Datuak Safar.
Kemudian untuk program infrastruktur daerah yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2018, politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan masukan. ”Karena namanya infrastruktur, kami berpendapat harus ada pemeretaan pembangunan jalan kabupaten. Yang rusak parah tentu harus diprioritaskan, seperti Jalan Suliki-Sungaidadok,” ulas Datuak Safar.
Di sisi lain, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Limapuluh Kota, Yuliasman yang dikonfirmasi Padang Ekspres secara terpisah, memastikan KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 diajukan Pemkab kepada DPRD Jumat ini (20/10). ”Insya Allah, besok (hari ini, red), sudah kita ajukan kepada DPRD. Sekarang, kami masih terus merampungkannya,” kata Yuliasman.
Terkait masukan yang disampaikan Ketua DPRD Limapuluh Kota terhadap agenda prioritas Limapuluh Kota tahun 2018, Bupati Irfendi Arbi menyampaikan terima kasihnya dan komitmen membangun daerah dengan kebersamaan. Irfendi yang pekan lalu sudah berbicara di Gedung DPRD juga mengatakan, agenda prioritas Pemkab Limapuluh Kota di bidang pariwasata dan ekonomi kreatif pada tahun depan, dilaksanakan melalui 10 program.
”Sedangkan agenda penguatan ekonomi kerakyatan akan dilaksanakan melalui 26 program. Kemudian, agenda reformasi birokrasi akan dilaksanakan 31 program. Sementara agenda penguatan nagari, dilaksanakan lewat 15 program. Adapun agenda kelima, yakni fasilitas umum dan sosial berwasasan lingkungan dan berkelanjutan, dilaksanakan pada 30 program,” kata Irfendi sambil menyebut, program-program tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD dalam rapat kerja.
Irfendi juga memastikan, Pemkab Limapuluh Kota akan bersungguh-sungguh melaksanakan lima agenda prioritas pembangunan tahun 2018 yang sudah diajukan kepada DPRD melalui RAPBD. ”Salah satu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kelima agenda itu adalah meningkatan koordinasi, integrasi, sinergitas dan efektifitas program atau kegiatan antar perangkat daerah,” ujar Irfendi Arbi.
Pada bagian lain, Irfendi juga menegaskan, Pemkab Limapuluh Kota akan tetap fokus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. ”Dari data BPS, pada tahun 2015 lalu angka kemiskinan di daerah kita berada pada 7,65 persen. Tahun 2016, berkurang sedikit jadi 7,59 persen. Ke depan, hal ini akan kita upayakan menguranginya. Untuk itu, sudah ada beberapa skema yang disiapkan,” kata Irfendi Arbi.
Skema yang disiapkan Pemkab Limapuluh Kota untuk menekan kemiskinan, di antaranya skema bantuan langsung.
Kemudian, skema pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, dan skema intervensi program yang mengedepankan kearifan lokal. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
