Presiden Rodrigo Duterte mendesak agar patroli laut gabungan antara Filipina, Indonesia dan Malaysia di laut lepas yang berdekatan dengan batas masing-masing negara segera terwujud, dalam upaya mengakhiri pembajakan, penculikan dan kegiatan kriminal lainnya di kawasan itu. Duterte memaparkan ia akan membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam kunjungan kenegaraannya ke Kuala Lumpur pekan ini.
“Kami memiliki banyak isu untuk dibicarakan, (seperti) soal pembajakan di Selat Malaka. Penculikan dan kriminalitas marak di kawasan itu,” ujar Duterte di kampung halamannya di Davao City pada Rabu (2/11) malam, dikutip dari The Inquirer. “Malaysia, Indonesia dan Filipina (harus) membicarakan hal ini dan untuk pertama kalinya, menghasilkan solusi. Penting untuk membicarakan ini dengan serius karena [tindakan kriminal itu] menghambat perdagangan di kawasan,” ujar pria 71 tahun yang memimpin Filipina sejak akhir Juni lalu itu, dilansir dari CNN Indonesia.
Dalam pidatonya, Duterte menyebut bahwa masalah ini sudah ia bicarakan dengan Presiden Jokowi Widodo pada kunjungannya ke Jakarta, September lalu. Mantan wali kota Davao City ini mengungkapkan Jokowi juga setuju bahwa harus ada kerja sama keamanan yang lebih erat di antara ketiga negara tetangga untuk mengamankan jalur laut di Jolo dan Tawi-tawi. Duterte menyebut kemungkinan adanya patroli polisi air dan militer dengan melibatkan lembaga penegak hukum ketiga negara. Ia menyatakan bahwa insiden pembajakan dan penculikan sejumlah anak buah kapal asal Indonesia dan Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf telah membuat malu Filipina.
Pembebasan teranyar WNI korban penculikan Abu Sayyaf terjadi pada awal Oktober lalu. Tiga WNI atas nama Ferry Arifin asal Samarinda, Edi Suryono dan Muhammad Mahbrur Dahri asal Sulawesi Selatan, berhasil dibebaskan dalam keadaan selamat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Hingga saat ini, masih terdapat dua ABK WNI yang berada dalam penyanderaan Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memastikan bahwa Kemlu akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengupayakan pembebasan kedua WNI itu.
LOGIN untuk mengomentari.
