JAKARTA – Forum Rektor Indonesia meminta kepada pemerintah, mahasiswa, dan DPR, untuk saling menahan diri dan tidak mengeluarkan ucapan dan atau tindakan yang bersifat provokatif, agitatif, serta anarkistis. Forum Rektor juga mengharapkan semua pihak membuka forum dialog dalam merespons aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa belakangan ini.
“Mari kita saling menahan diri untuk membuat suasana kondusif dan juga membuka ruang dialog dengan yang sedang berbeda pendapat dan konflik,” kata Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10).
Yos mengakui aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini terjadi turut dibahas dalam pertemuan dengan Jokowi. Para rektor meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif terhadap setiap kebijakan atau rancangan undang-undang. Yos mengatakan salah satu alasan mahasiswa turun ke jalan adalah memprotes Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Namun di sisi lain, ia menyebut sebagian mahasiswa yang melakukan aksi justru tidak memahami betul soal RKUHP. Oleh karena itu, dialog dan sosialisasi terhadap setiap RUU yang tengah disusun DPR dan pemerintah sangat diperlukan.
“Karena banyak sekali kejadian kekurangpahaman atau informasi minim dan ini sudah ditindaklanjuti oleh para rektor melakukan sosialisasi secara mandiri mengundang para perancang KUHP untuk memberikan penjelasan,” kata dia.
Yos mengatakan rektor tidak melarang mahasiswa un tuk melakukan unjuk rasa. Namun, para rektor berharap mahasiswa yang turun ke jalan memahami betul mengenai substansi yang mereka tuntut. “Sehingga kita menempatkan mahasiswa itu setuju karena paham masalah dan tidak setuju juga karena paham masalah. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham masalah,” kata dia.
Di tempat yang sama, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, juga menegaskan tak ada larangan bagi mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa. Namun, akan lebih baik jika setiap masalah yang terjadi dibahas terlebih dulu dengan jalan dialog di kampus-kampus.
“Demo bukan larangan kami. Demo adalah hak warga negara. Tetapi, kampus saya harapkan bisa mengajak dialog bersama. Apa yang didemokan, mari kita bicarakan di kampus,” kata Nasir.
fdl/P-4
