Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Hudayat Nurwahid sedang menandatangani Pansus Jiwasraya
Jakarta, BP–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPR RI menggulirkan pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS, khususnya premi kelas III mandiri. Peresmian dilakukan dengan penandatangan dokumen pembetukan Pansus seluruh Anggota Fraksi PKS DPR di Kantor Fraksi PKS DPR (Rabu, 15/1).
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini inisiatif Fraksi berdasarkan aspirasi rakyat saat Reses DPR. Rakyat menginginkan agar DPR serius menyelidiki kasus Jiwasraya dan merespon keras kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri yang sangat memberatkan.
“Kita mendapat banyak aspirasi rakyat selama masa reses kemarin untuk membongkar kasus Jiwasraya bernilai triliunan, juga menangkap keberatan rakyat atas kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III mandiri. Dua kasus ini mengancam perekonomian dan merugikan negara serta masyarakat, khususnya rakyat kecil. Jika borok-borok ini dipelihara dia akan merongrong kesatuan republik Indonesia yang kita cintai ini,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS memutuskan secara resmi mengajukan pembentukan Pansus Jiwasraya dan penggunaan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri karena senyatanya telah berdampak dan memberatkan rakyat.
Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat. “Pembentukan Pansus Jiwasraya dan penggunaan Hak Interpelasi BPJS sangat penting agar dapat mengungkap kasus Jiwasraya secara terang benderang dan komprehensif serta agar dalam penyelesaian kasus ini tidak salah sasaran, tidak salah ungkap dan salah tangkap,” tuturnya.
Selanjutnya, Fraksi PKS akan memperjuangkan dan mengajak sebanyak mungkin Anggota DPR lintas Fraksi untuk mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya dan Interpelasi BPJS sehingga dapat disahkan di Paripurna DPR RI.
Anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, ya
Mengatakan, anggaran negara harus diperuntukan oleh rakyat dan tidak membebani rakyat. “Jadi, kalau ada penyimpangan dan korupsi harus dibongkar” tegas Hidayat.
Beberapa alasan mengapa kasus Jiwasraya dan BPJS harus diusut. Jiwasraya memiliki potensi kerugian negara hingga Rp 13,7 Triliun. “Ini jauh lebih besar dari Bank Century” ujar Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI.
Jiwasraya masih memiliki utang dan liabilitas yang terus meningkat dimana di bulan September 2019 kewajibannya mencapai Rp. 49,6 Triliun. Ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Apalagi, ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini. “Kami mencium indikasi fraud yang terorganisir (organized crime) dan kecurangan di balik kasus Jiwasraya sejak tahun 2013” jelas Ledia Hanifa.
Indikasi fraud terkait dengan lemahnya pengawasan dari OJK dan Kementerian BUMN. Dengan demikian, kasus Jiwasraya bersifat kompleks dan multidisiplin sehingga Fraksi PKS DPR RI akan mendorong terbentuknya pansus untuk mengusut kasus ini.
Sementara itu, Fraksi PKS menyayangkan kenaikan iuran BPJS, khususnya pada premi kelas III Mandiri. Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI sudah sepakat tidak menaikkannya. Bahkan pemerintah mengusulkan tiga alternatif jika iuran tersebut naik. “Dari ketiga alternatif itu, pemerintah memilih alternatif kedua yakni menggunakan surplus pembayaran klaim PBI untuk mencegah kenaikan premi kelas III Mandiri” ujar Netty Prasetyani.#duk
