Palembang, BP
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melakukan pemusnahan senjata api rakitan (senpira), yang dilanjutkan Rapat Koordinasi lintas batas wilayah regional Sumbagsel di jajaran Polda Sumsel, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Babel Senin (9/1) di Mapolda Sumsel Jalan Jendral Sudirman KM 3,5.
Menggunakan topi pengaman, baju dan kacamata pelindung, Gubernur dan Kapolri berikut undangan yang hadir langsung memotong senpira tersebut dengan alat pemotong mesin hingga terpotong menjadi dua bagian.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta agar pengawasan terhadap penggunaan senjata api rakitan di Sumatera bagian selatan terus ditingkatkan agar angka kejahatan bisa ditekan.
Turut hadir dalam acara tersebut Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Marga Taufiq, Kabareskrim Polri Irjen Pol H Ari Dono Sukmanto, As Ops Polri Irjen Pol Unggung Cahyono, Kajati Sumsel Susdiyarto Agus Praptono, Kapolda Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Marga Taufik, dan Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Asep Suhendar.
Hadir pula Kapolda Lampung Brigjen Pol Sudjarno, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yovianes Mahar, Kapolda Jambi Brigjen Pol Yazid Fanani dan Kapolda Babel Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto. “Kita harus tekan agar tidak lagi tinggi,” katanya.
Kapolri melihat indikasi senjata rakitan jatuh ke masyarakat dan disalahgunakan untuk aksi kejahatan. Kapolri punya pesan khusus untuk anak buahnya di Sumsel. “Kita apresiasi Polda Sumsel, ini prestasi tapi perlu dicegah produksinya,” kata Kapolri.
Provinsi Sumsel, menurutnya, merupakan daerah yang banyak terdapat industri rumahan senjata rakitan. Beberapa wilayah yang diduga sebagai lokasi pembuatan senjata rakitan antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir, Empatlawang, dan Musi Rawas.
Untuk mencegah produksi senjata rakitan diperlukan langkah-langkah proaktif dari pemerintah bersama kepolisian. Salah satunya mengarahkan masyarakat untuk berbisnis lain.
“Akar masalahnya itu belum maksimal, harus dicari, ini dikoordinasikan,” katanya.
Menurutnya, masalah konvensional konflik, kerusuhan seperti masalah tanah, perampokan, pembegalan, curanmor dan curas berawal dari maraknya peredaran senpi rakitan, oleh karenanya perlu ditekan.
Menurut jenderal bintang empat ini, apapun alasannya masyarakat yang dengan sengaja membawa senjata api maupun senjata tajam tidak dapat dibenarkan dan itu melawan hukum, apalagi digunakan dalam aksi kriminalitas.
“Ada sebagian masyarakat mengatakan membawa senpi maupun sajam untuk membela diri. Ada juga untuk berburu binatang di hutan, sekarang masyarakat tidak perlu lagi mempersenjatai diri dengan senjata api maupun sajam. Karena sudah ada aparat yang siap melindungi masyarakat dari ancaman maupun serangan dari berbagai ancaman,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Kapolda Metro Jaya ini melakukan pemusnahan senjata api rakitan sebanyak 441 pucuk yang terdiri dari 274 pucuk senpira laras panjang dan 167 pucuk senpira laras pendek.
“Saya mengapresiasi kepada masyarakat dan Polda Sumsel yang sudah melakukan operasi menyita maupun mengamankan senpira dari masyarakat dengan pendekatan secara persuasif,” katanya.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2016 jajaran Polda Sumsel telah memusnahkan 1221 pucuk senpira baik laras pendek maupun panjang dan pada awal tahun ini kembali mengamankan 441 puncuk senpira.
Masih dikatakannya, dengan Rakor lintas batas wilayah regional ini diharapkan Provinsi Sumsel dapat lebih baik dan keamanannya terus terjaga.
“Dengan kondisi yang aman dan kondusif tentunya dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik hingga kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” katanya.
Apalagi, menurutnya, tindak kejahatan konvensional makin meresahkan masyarakat, terutama di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Diketahui, kejahatan di wilayah Sumbagsel sendiri sangat rawan aksi begal, perampokan, narkoba, dan curanmor.
“Jadi hari ini kita membuka acara koordinasi lintas batas lima Polda, yang masuk wilayah Sumbagsel, Polda Sumsel, Lampung, Jambi, Babel dan Bengkulu yang dulunya masuk Sumbagsel,” kata Kapolri.
Dikatakan Tito, karakteristik masyarakat di lima wilayah ini hampir sama sehingga diperlukan koordinasi.
“Kejahatan konvensional, permasalahan perampokan begal, curanmor, narkotika, terorisme, kejahatan lingkungan hidup dan lain-lain sering terjadi di sini. Kita berharap koordinasi yang baik, stabilitas keamanan di Sumbagsel, lebih baik juga. Kalau lebih baik, gubernur, bupati dan walikota, akan dapat bekerja memacu pembangunan lebih baik lagi. Terlebih lagi Sumsel mau menyelenggarakan Asian Games,” ujarnya.
Dari koordinasi lintas wilayah tersebut, nantinya akan membuat kesepakatan hubungan lebih baik dan sinergis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Paling tidak, lima Polda menjadi lebih sinergis. Kita sepakat untuk membangun kamtibmas, Polri, Pemda, Satpol-PP tentunya yang paling penting hubungan masyarakat,” katanya. # osk
