Gelar Raker dengan Bupati/Wako
BATAM – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengantisipasi tumpang tindih proyek pembangunan 2017 mendatang. Selain itu, meminta masukan dari bupati/wali kota di Kepri untuk mendapat dukungan bantuan penganggaran dan prioritas dari provinsi.
Disebutkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Rabu (16/11) di Batam, dirinya malam sebelumnya sudah menggelar raker dengan Bupati dan Wako di Kepri.
”Kita menerima masukan, apa proyek strategis untuk 2017. Sehingga nanti, tidak ada proyek tumpang tindih,” sambungnya.
Rakor itu diakui penting, mengingat dana yang minim untuk tahun depan. Sehingga dipilih program yang dapat dimaksimalkan Walau surat itu baru diterima wartawan, Kamis (17/11), namun surat itu disudah dikeluarkan tertanggal 16 November 2016. Surat itu ditujukan kepada Kepala BP Batam. Menko selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, mengatakan sudah melakukan kajian terhadap uang wajib tahunan (UWTO), yang menyangkut besaran, struktur penggunaan dan cakupan wilayah.
”Hasil kajian diselesaikan dalam waktu dekat dan melibatkan ber-bagai pihak dari pemangku kepentingan,” demikian isi surat itu.
Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Kepala BP Batam, nomor 19 tahun 2016, tentang jenis dan tarif layanan kantor Pegelolaan Lahan BP, baru dilaksanakan setelah ada kajian.
”Dilaksanakan setelah ada hasil kajian dan arahan dari DK Batam,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator selaku Ketua Tim Teknis DK, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Atas keluarnya surat itu, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengaku sudah ketemu pihak kementerian di Jakarta. Selanjutnya, pengusaha di Batam diminta untuk menyiapkan masukan, terkait dengan investasi di Batam. Disebutkan, Kementerian Keuangan juga akan membentuk tim kajian juga terkait tarif UWTO.
”Wakil Menteri Keuangan akan membetuk tim. Kita akan memberikan masukan terkait revisi. Mungkin minggu depan kita akan ke Jakarta lagi,” sambungnya.
Disebutkan, sebelum pulang dari Jakarta hari itu, pihaknya sempat memberikan masukan tekait Perka BP nomor 10 terkait jasa kepelabuhanan.
”Jadi kita minta jangan hanya soal UWTO yang ditunda sampai keluar kajian,” jelas dia.
Disebutkan, Kadin juga diminta buat kajian terkait dengan Batam ke depan. Apa diberikan weweang ke Pemko, atau ke BP Batam.
”Apa dibentuk badan baru, atau seperti apa. Kita diminta buat kajian. Kalau kita, ingin satu saja. Setidaknya khusus perijinan, kita ingin seperti maunya pak Darmin. Satu saja PTSP,” ujar Jadi.
Menurut Jadi, Menko Perekonomian memilih mengeluarkan surat untuk membatalkan Perka, karena utuk mengubah PMK, butuh waktu.
”Kalau PMK dikeluarkan Menkeu. Butuh waktu. Kalau Perka, bisa Menko, karena wewenangnya sebagai Ketua DK wewenang ada disitu,” imbuhnya. (mbb)
