Reaktivitasi Kereta Api Harus Segera Dimulai
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tantang Kementerian Perhubungan segera memulai pembangunan konstruksi jalur kereta api tahun depan. Orang nomor satu di Provinsi Sumbar itu mengaku siap bekerja keras untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api. Meskipun, masih terdapat sejumlah kendala dalam reaktivitasi kereta api tersebut.
“Jika tahun ini, semua rel yang sudah beralih fungsi dapat kita tertibkan, kami harap tahun depan Kemenetrian Perhubungan harus memulai pembangunan,” ujar gubernur saat rapat percepatan pembangunan kereta api Trans Sumatera dan rencana reaktivitasi kereta api di wilayah Sumbar di Auditarium Gubernuran Sumbar, kemarin.
Langkahnya tersebut hendaknya juga menjadi sikap yang harus dipegang oleh kepala daerah yang daerahnya dilalui rel kereta api. Karena, tanpa komitmen kepala daerah, semangat untuk mengaktifkan kembali rel kereta api, tidak akan bisa terwujud.
Diakuinya, untuk mengaktifkan kembali rel kereta api merupakan tantangan cukup berat. Mengingat, tidak sedikit rel kereta api yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan masayarakat. Bangunan tersebut ada kontrak sewa dan bangunan liar.
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan kekecewaannya, kepada sejumlah wali kota/bupati yang masih menomorduakan kereta apisebagai moda transportasi publik alternatif.
Bahkan ada sebagian kepala daerah (kada) yang tidak peduli dengan pengaktifan kembali jalur kereta api. Meski begitu, dia selaku Gubernur akan langsung ke lapangan. Pada tahap awal akan dilakukan pendataan di mana saja titik yang perlu dibebaskan.
“Kami sebagai kepala daerah memiliki kewenangan atas lahan dan wilayah. Maka, kegiatan ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan kepala daerah di kabupaten dan kota. Untuk yang hadir hari ini, saya apresiasi kehadirannya yang telah menunjukkan kepeduliannya. Sedangkan untuk yang tidak hadir, mohon segera disampaikan, karena habis rapat ini langsung turun ke lapangan dan selesaikan satu-persatu permasalahan pembebasan lahan,” sebutnya.
Bagi Irwan, kereta api saat ini adalah salah satu moda transportasi alternatif yang bisa memberikan solusi paling mumpuni di antara beberapa opsi transportasi darat yang tersedia. Untuk itu, pengoperasian kereta api harus diprioritaskan pembangunan dan pengembangannya.
“Di negara maju, kereta api favorit karena cepat. Mampu mengangkut banyak orang. Efisien, efektif, tidak macet, tepat waktu, murah meriah, dan nyaman. Ini alternatif transportasi kita yang paling baik saat ini,” ujarnya.
Terkait perhatian kepala daerah menyangkut pembebasan lahan ini, gubernur secara langsung mengapresiasi Bupati Padangpariaman Ali Mukhni dan Wakil Wali Kota Pariaman Genius Umar yang telah memperlihatkan integritas dan dedikasi penuh.
Gubernur, mengatakan, jika kereta api dapat diaktifkan, maka multiplier efeknya sangat besar. Perekonomian Sumbar akan tumbuh dengan baik. Selain menjadi alternatif angkutan orang, juga menjadi pilihan angkutan barang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta PT KAI menindaklanjuti persoalan alih fungsi lahan tersebut dan berkoordinasi dengan setiap kepala daerah yang ada. “Titik-titik mana saja yang belum selesai? Segera kita selesaikan satu-satu per kabupaten/kota,” ujarnya.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat, Bernadette Endah Sari Mayashanti mengatakan, untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumbar, Dirjen Perekeretaapian Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah kegiatan.
Seperti dengan peningkatan jalur Padang-Padangpariaman, mengaktifkan kereta jalur Lubukalung-Kayutanam dan membuka jalur, Simpang Haru-BIM.
Selain itu, target utama program perkeretaapian di Sumbar, mengkoneksikan jalur kereta Sumbar-Riau via Logas. Mendukung program itu, pemerintah sudah melakukan peningkatan kapasitas rel, dengan mengganti bantalan rel dari bantalan kayu menjadi bantal beton.
“Secara umum target kita reaktivitasi semua jalur kereta di Sumbar, kemudian membangun rel yang mengonekkan Sumbar dengan Trans Sumatera,” sebut Bernadette.
Untuk pendukung reaktivitasi jalur, akan didukung dengan pembangunan enam jembatan sepanjang jalur Padang-Kayutanam dan peningkatan jalur Padang-Padang Pariaman. Kemudian pembangunan tiga flyover. Jalur Padang-BIM pembangunan veron dan terminal di BIM, termasuk jembatan layang.
Sementara untuk jalur Trans Sumatera pada 2017 reaktivitasi juga dilakukan untuk jalur Padangpanjang-Bukittinggi dan Limapuluh Kota. Untuk kegiatan itu, pada tahun ini, dimulai dengan sosialisasi pola aksi untuk menertibkan kembali rel yang sudah beralih fungsi.
Kemudian eksekusi penertiban bangunan. Pada tahun 2018 dilanjutkan dengan penyusunan dokumen dampak lingkungan dan detail engineering design (DED). “Dengan rangkaian program ini, kita targetkan konstruksi baru dapat dilakukan pada 2019,” sebutnya.
Diakuinya, sejumlah masalah dalam reaktivitasi jalur kereta api di Sumbar harus dihadapi dan menjadi tantangan berat. Seperti banyaknya rel yang beralih fungsi.
Kemudian pemanfaatan lahan rel kereta api menjadi jalan raya. Termasuk aksi penambangan liar pada badan jalan rel kereta api di daerah Sijunjung tepatnya di pembangunan jalur KA Muaro Kalaban-Muaro Sijunjung.
Bernadette menyampaikan bahwa tambang liar yang beroperasi di sekitar jalur telah mengakibatkan rusaknya badan jalan KA. Terkait hal ini, Bernadette mempertanyakan mengapa belum ada tindakan dari aparatur negara akan itu. Ia meminta agar diupayakan pengamanan badan jalan KA.
“Masalah yang juga patut diberi perhatian khusus yakni besarnya potensi kecelakaan karena banyaknya jalur KA yang sejajar atau berpotongan dengan jalan raya,” ingatnya.
Sementara menyangkut persoalan di jalur Muarokalaban-Muaro yang diutarakan Bernadette, Gubernur Irwan Prayitno menyatakan, bahwa permasalahan tersebut telah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan Bupati Sijunjung.
Mereka, telah melakukan sejumlah upaya nyata dan akan menjalin kerja sama dengan kepolisian guna mengamankan badan jalur KA.
“Saya dengan Bupati sudah tindaklanjuti soal penambangan. Kita sudah lakukan aksi-aksi juga, seperti pasang plang-plang. Namun dicopot. Saya pikir kita perlu koordinasi dengan kepolisian,” ujar Gubernur menanggapi. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
