Para awak media menyaksikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo (kanan) membacakan nask pelantikan Satgas Saber Pungli Lampung, di Bandar Lampung, Selasa (8/11/2016).
BANDAR LAMPUNG—Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mewujudkan visi dan misinya saat pencalonan yakni memberantas pungutan liar (pungli) di Lampung. Bertempat di Gedung Pusiban, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (8/11/2016), Ridho mewujudkan janjinya itu dengan melantik Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungutan Liar Provinsi Lampung.
Usai pelantikan Ridho mengaku janji memberantas pungli tersebut mendapat momentum ketika Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah agar ikut memberantas pungli di daerah masing-masing. “Alhamdulillah janji kami bersama Wakil Gubernur Pak Bachtiar Basri ketika pencalonan dulu, terlunasi. Semoga ini awal yang baik untuk memberantas pungli yang membuat ekonomi biaya tinggi,” kata Ridho.
Langkah Presiden Jokowi yang mengawali dengan operasi di Kementrian Perhubungan, kata Ridho, hendaknya berdampak simultan dalam pemberantasan pungli hingga ke daerah. “Kita dari lahir, sudah ketemu pungli dari mulai urus akte kelahiran dan lain-lain, hingga sampai urusan kematian juga berhadapan dengan pungli. Bayangkan dari lahir sampai mati pun urusan kuburan ada pungli. Ini yang mesti pelan-pelan kita perbaiki di mulai diri dan instansi masing-masing,” ujar Ridho.
Satgas Saber Pungli berisikan anggota lintas instansi, mulai dari Apratur Sipil Negara di lingkungan Pemprov, Polda Lampung, Kejaksaan, dan unsur TNI. Pelibatan lintas intansi diyakini agar prmberantasan pungli tudak tebang pilih melainkan merata di berbagai instansi terutama pada pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Langkah pertama pasti sangat berat, namun selanjutnya lebih enteng. Kita buat target-targetnya, dari mulai yang esensial dan pelayanan dasar sehingga pelan-pelan kita jangkau bidang lainnya,” kata Ridho.
Dunia usaha Lampung menyambut baik langkah Ridho tersebut. Menurut Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Daerah Provinsi Lampung Ari Meizary Alfian, kontribungsi pungli membuat biaya produksi mencapai 20%. “Pungli ini yang membuat produk Lampung dan Indonesia pada umumnya, tidak kompetitif , sehingga kalah bersaing,” kata Ari.
Besarnya kontribusi pungli tersebut membuat upah di Lampung sulit dinaikkan, karena dibebankan kepada biaya produksi. Kadin berharap langkah Ridho tersebut benar-benar dilaksanakan dan terus menerus. “Jangan hanya sesaat, karena pungli ini benar-benar membuat ekonomi biaya tinggi,” kata Ari.
Pemberantasan pungli, tambah Ari, bisa membuat ekonomi Lampung bergerak. Dia mencontohkan, Lampung memiliki limpahan bahan baku pakan ternak, namun sulit dikirim ke Pulau Jawa, karena biaya pungli di jalan lebih besar. “Dulu ada pengusaha dari Lampung tutup usaha bahan baku pakan ternak, karena ongkos di jalan lebih besar. Kami mendukung langkah Gubernur ini agar ekonomi Lampung bergerak dinamis. Apalagi pertumbuhan ekonomi Lampung tertinggi di Sumatera. Ini harus dipertahankan,” kata Ari. (***)
