PDG.PARIAMAN, METRO–Mayarakat Sumatra Barat dihebohkan dengan sisut pemerintah daerah Kabupaten padangpariaman yang dikloning menjadi situs judi online. Pasalnya, pada situs yang diduga judi online menggunakan nama Pemkab Padangpariaman.
Kloning domain tersebut menggunakan nama yang persis sama dengan domain resmi milik pemerintah Padang Pariaman yaitu https://padangpariamankab.pages.dev/. Sedangkan nama domain resmi pemerintah Padang Pariaman, https://padangpariamankab.go.id.
Kabid E Gov Diskominfo Padang Pariaman, Roza Suhendra, membenarkan adanya aksi kloning situs pemkab yang dijadikan sebagai situs judi online. Menurutnya, hal ini merupakan fenomena baru yang ditemukan pihaknya.
“Ini bukan peretasan tapi kloning. Ini aksi orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan nama domain pemerintah Padangpariaman untuk hal lain,” kata Roza Suhendra, Selasa (7/1).
Menutur Roza, aksi itu untuk menopang pada nama domain pemerintah, yang secara perlakuan di mesin pencarian menjadi top level domain. Ia menilai penggunaan nama domain yang sama dengan domain resmi pemerintah ini untuk mengejar kata kunci, supaya pengguna mesin pencarian bisa salah klik.
“Upaya ini menurut saya dilakukan hacker supaya lebih mudah untuk mendapat ranting di mesin pencarian. Kalau masyarakat tidak jeli dalam melihat domain kloning ini bisa tertipu dan mengeklik domain tersebut,” ujar dia.
Dilaporkan
ke Kemenkomdigi
Roza Suhendra mengatakan, kloning domain ini merupakan fenomena baru yang pihaknya temukan. Pasalnya, banyak situs Judol melakukan peretasan ke website pemerintah, dengan memasang iklan pada halaman depan website.
“Ini hal baru jadi kami akan langsung laporkan ke Kominfo, supaya ada tindakan dari aksi kloning domain ini,” jelas dia.
Suhendra mengaku pada fenomena ini pihaknya haru berkoordinasi dengan Kemenkomdigi, untuk mengetahui tindakan yang tepat untuk dilakukan. Menurutnya, dalam fenomena ini kloning domain itu per di take down, kemampuan take down itu hanya dimiliki oleh Kemenkomdigi.
“Makanya harus kami laporkan dulu supaya, hal serupa tidak terjadi juga pada domain daerah lain. Masyarkat harus eli dalam berselancar di mesin pencarian mengingat adanya kloning domain menggunakan nama domain resmi pemerintahan,” tutur dia. (ozi)
