ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Kemenangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sepertinya direspon negatif oleh politisi di DPR Aceh. Komisi Komisi dikawal oleh Partai Aceh, sedangkan di Badan Legislasi, PA dan PKS kompak memimpin. Pertanda apakah?
Buktinya, di hari Irwandi Yusuf terpilih sebagai Ketua Umum PNA, Selasa (2/5) pada hari yang sama, DPRA juga melakukan perombakan susunan pimpinan di tingkat Komisi Komisi dan Badan Legislasi.
Dari susunan pimpinan komisi-komisi, partai yang tidak mendukung Muzakir Manaf dan TA Khaled tidak diberi posisi ketua di komisi strategis. Semua komisi strategis dikuasai oleh PA, seperti komisi A, B, C, dan D.
Nasib paling “tragis” dialami oleh Partai Demokrat, meski menjadi pendukung utama di KAB, menguasai 8 kursi, tapi di komisi semua anggota DPRA dari PD menjadi anggota komisi.
Begitu juga dengan Golkar. Sama nasib dengan Demokrat, yang juga hanya sebatas anggota di komisi-komisi meski sebagai pemilik kursi nomor dua terbanyak setelah PA, yaitu 9 kursi.
Sementara Gerindra yang menjadi pendukung utama di KAB, meski hanya tiga kursi di DPRA, satu politisinya mendapat posisi wakil ketua di Komisi A.
PKS dengan kekuatan empat kursi di DPRA mendapat posisi ketua di Komisi G, dan satu anggotanya menjadi wakil ketua di Badan Legislasi padahal di KAB hanya menjadi pendukung di KAB. Barangkali berkah dari menjadi pendukung di Pilkada diberi posisi ketua di Komisi G.
NasDem yang sepertinya mendapat “berkah” politik, meski sekedar pendukung di KAB mendapat posisi ketua di Komisi F dan wakil ketua di Komisi B. Mengapa? Bisa jadi ini sebab kemampuan NasDem dalam meramu kondisi politik dari waktu ke waktu.
Di Badan Legislasi, Partai Aceh dan PKS kompak memimpin, sedangkan PD dan Golkar hanya menjadi anggota.
Apakah dengan susunan Alat Kelengkapan Dewan tersebut bisa disebut sebagai “koalisi penghadang” Irwandi – Nova kala berhadapan dengan DPRA?!
